KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyiapkan strategi baru dalam pengendalian inflasi tahun 2026, dengan pendekatan intervensi harga yang lebih selektif dan berbasis urgensi. Kebijakan ini dirancang setelah pemerintah mengalami keterbatasan anggaran pada 2025 yang memaksa program pasar murah dihentikan lebih awal. Kamis (13/10/2025).
Pejabat Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Disperindag Kutim, Achmad Dony Erviady, menjelaskan, pola lama yang mengandalkan pasar murah rutin tidak lagi dianggap efektif. “Tahun depan intervensi tidak lagi memakai pola lama. Kami akan melakukan pasar murah dan operasi pasar hanya ketika urgensinya tinggi, seperti lonjakan harga ekstrem atau gangguan pasokan,” ujarnya.
Strategi baru ini bertumpu pada tiga pilar, monitoring stok dan harga real-time, koordinasi intensif dengan distributor utama, serta intervensi terukur saat harga berada pada titik yang tidak wajar. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak.
“Kalau intervensi dilakukan setiap saat tanpa urgensi, dampaknya justru tidak optimal. Target kami adalah efisiensi yang menghasilkan efek maksimal,” kata Dony.
Pada 2026, pemerintah juga akan memperluas kerja sama dengan pemasok dari Surabaya, Makassar, dan Samarinda guna memastikan pasokan tidak terputus. Sistem Informasi Harga Pangan akan dimanfaatkan lebih intensif sebagai dasar pengambilan keputusan.
Dony menegaskan, kondisi sosial masyarakat Kutim yang lebih mengutamakan ketersediaan barang dibanding harga murah menjadi faktor utama pembentukan strategi ini. Karena itu, distribusi dan pasokan menjadi fokus pengendalian inflasi tahun depan.
“Fokus 2026 adalah ketepatan, bukan banyaknya kegiatan. Dengan anggaran terbatas, strategi harus berubah mengikuti kebutuhan di lapangan,” tutupnya. (adv/diskominfokutim/yud)
