KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menunjukkan komitmen tinggi terhadap tata kelola data pendidikan yang akurat dan transparan. Melalui verifikasi dan validasi data pendidikan secara mandiri, Kutim menjadi salah satu daerah di Indonesia yang tidak hanya menunggu pembaruan dari pusat, tetapi proaktif melakukan koreksi di tingkat daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, menjelaskan, langkah ini dilakukan menyusul ditemukannya sejumlah ketidaksesuaian antara data pusat dan kondisi lapangan, terutama mengenai angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan data partisipasi pendidikan. “Kami temukan banyak data yang tidak sinkron. Ada siswa yang sudah sekolah tapi masih tercatat tidak sekolah di sistem nasional,” ujarnya, Kamis (13/11/2025).
Disdikbud Kutim membentuk tim verifikasi lintas instansi yang melibatkan RT, PKK, Disdukcapil, dan Puskesmas. Mereka turun langsung ke desa-desa untuk mencocokkan data satu per satu. “Kami tidak mau data pendidikan hanya berhenti di angka. Harus akurat, karena dari situlah kebijakan dibuat,” tegas Mulyono.
Hasil kerja keras ini kini mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Data hasil verifikasi mandiri Kutim kini dijadikan acuan bagi pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di tingkat nasional. “Pendekatan kita berbeda. Tidak menunggu pusat memperbaiki, tapi kita bantu dari daerah,” ungkapnya.
Keberhasilan ini menjadikan Kutim sebagai contoh praktik good governance dalam pengelolaan data pendidikan di daerah. Menurut Mulyono, akurasi data merupakan dasar dari setiap kebijakan yang efektif. “Data yang salah akan melahirkan kebijakan yang salah. Karena itu, kami pastikan semuanya valid,” tutupnya.
Langkah inovatif ini menunjukkan bahwa Pemkab Kutim tidak hanya berorientasi pada administrasi, tetapi juga pada keakuratan data untuk pemerataan dan kemajuan pendidikan daerah. (adv/diskominfokutim/yud)
