KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Upaya percepatan transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital terus diperkuat di Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kolaborasi antara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltim pada kegiatan sosialisasi dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang digelar di Aula II BPSDM Kaltim. Rabu (14/1/26).
Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi memperluas pemahaman aparatur sipil negara (ASN) terhadap IKD sekaligus mendorong peningkatan angka aktivasi di Kalimantan Timur. Disdukcapil Kaltim menyampaikan apresiasi atas inisiatif BPSDM yang dinilai proaktif membuka ruang kolaborasi lintas perangkat daerah.
Apresiasi itu disampaikan Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kaltim, Vincentius Samadi Ponco Putro, yang mewakili Kepala Disdukcapil Kaltim, Kasmawati. Ia menekankan pentingnya kehati-hatian masyarakat terhadap maraknya penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil.
”Ini saya tegaskan, karena baru-baru ini di Kaltim, seorang ASN gara-gara melakukan aktivasi IKD dari pihak yang tidak bertanggungjawab, tabungannya lenyap 150 juta rupiah. Begitu juga ada oknum polisi kehilangan uang 500 juta rupiah”.ungkapnya
Vincentius menegaskan, Disdukcapil Kaltim tidak pernah menghubungi masyarakat melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon untuk keperluan aktivasi IKD. Ia juga memaparkan, target nasional aktivasi IKD di Kalimantan Timur berada pada angka 30 persen, sementara capaian saat ini masih di kisaran 7,24 persen.
”Manfaat melakukan aktivasi IKD adalah untuk membantu mempermudah warga masyarakat untuk mengakses pelayanan publik”, tambahnya.
Sejumlah layanan publik bahkan mulai mensyaratkan IKD. Di Kota Balikpapan, aktivasi IKD telah menjadi prasyarat pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM). Sementara di Samarinda, kebijakan serupa akan diterapkan dalam pembayaran retribusi air minum PDAM serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Di sisi lain, rendahnya animo masyarakat untuk mengaktifkan IKD dipengaruhi maraknya penipuan yang mengatasnamakan Disdukcapil Kaltim,” pungkasnya
Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi menegaskan, kegiatan sosialisasi ini merupakan langkah konkret memastikan seluruh elemen di lingkungan BPSDM tidak tertinggal dalam pemanfaatan teknologi kependudukan.
“Tapi saat ini kita spesial request, agar semua ASN, termasuk para petugas keamanan dan tenaga cleaning service bisa memiliki IKD,”pungkas Nina Dewi.
Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi. Widyaiswara Ahli Utama BPSDM Kaltim, Jauhar Efendi, mengaku sempat mengalami kendala teknis saat proses aktivasi, namun tetap menilai kegiatan ini sangat membantu.
“Atas nama rekan-rekan ASN, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan BPSDM Kaltim yang telah menangkap peluang kolaborasi dengan Disdukcapil. Kegiatan ini sangat membantu,” ujarnya.
Agar mendukung kelancaran layanan, BPSDM Kaltim menyiapkan empat meja khusus aktivasi dan konsultasi IKD. Antrean panjang ASN yang ingin mengaktifkan IKD pun menjadi indikator meningkatnya kesadaran aparatur terhadap pentingnya identitas kependudukan digital. (yud)
