KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Upaya memperkuat kualitas demokrasi di Kalimantan Timur kembali menjadi perhatian utama setelah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltim menggelar rapat Evaluasi Indeks Demokrasi berdasarkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kersik Luwai, Jembatan Karidor, Kantor Gubernur Kaltim, yang dihadiri perwakilan instansi vertikal lingkup Pemprov Kaltim. Rabu (10/12/25).

Pada rapat tersebut, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kaltim, Fatimah Waty, menekankan, evaluasi IDI bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi refleksi menyeluruh terhadap dinamika demokrasi yang berkembang di daerah.

“IDI bukan hanya angka, tetapi cermin kesehatan demokrasi daerah sekaligus indikator penting mendukung visi Kaltim sukses menuju generasi emas,” ujarnya.

Sudut pandang yang muncul dari forum ini menyoroti pentingnya memperluas ruang partisipasi publik, khususnya bagi kelompok yang selama ini kurang terakomodasi. Pada beberapa tahun terakhir, sejumlah isu strategis dinilai memengaruhi kualitas demokrasi, mulai dari kebebasan berpendapat, penanganan aksi demonstrasi, hingga penggunaan ruang publik sebagai medium penyampaian aspirasi.

Kesbangpol menilai, dinamika politik di Kaltim membutuhkan pendekatan lebih persuasif dan koordinasi lintas sektor agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan secara aman dan produktif. Hal ini termasuk memastikan mekanisme penyampaian pendapat tidak dibatasi oleh struktur birokrasi yang rumit.

Tantangan lain yang menjadi sorotan adalah rendahnya partisipasi politik masyarakat di beberapa daerah, baik dalam pemilu, pilkada, maupun forum konsultasi publik. Kelompok pemilih pemula, perempuan, dan penyandang disabilitas disebut perlu mendapat perhatian lebih melalui program edukasi politik yang inklusif dan berkelanjutan.

Kehadiran perwakilan Diskominfo Kaltim, termasuk Kepala Bidang IKP dan Kehumasan Irene Yuriantini, menunjukkan, penyebaran informasi publik juga menjadi elemen penting agar mendukung demokrasi berkualitas. Pemprov menilai literasi politik masyarakat berhubungan erat dengan akses informasi yang transparan dan mudah dijangkau.

Melalui evaluasi ini, pemerintah berharap strategi perbaikan IDI Kaltim dapat dirumuskan lebih konkret, terutama dalam memperkuat partisipasi masyarakat dan memastikan kebebasan sipil tetap terjaga. Dengan kondisi demokrasi yang sehat, Kaltim diyakini memiliki fondasi kuat untuk mendukung pembangunan menuju generasi emas. (yud)