KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan peningkatan kualitas ruas jalan penghubung Tering, Kabupaten Kutai Barat, hingga Ujoh Bilang, Kabupaten Mahakam Ulu, akan dituntaskan pada 2026.
Jalan sepanjang 31,53 kilometer tersebut diproyeksikan menjadi infrastruktur darat yang representatif guna memperkuat konektivitas wilayah pedalaman yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses transportasi.
Keberadaan jalur strategis ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa antardaerah. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, waktu tempuh dari Kutai Barat menuju Mahakam Ulu dipastikan semakin singkat dan nyaman, sehingga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di kawasan pedalaman Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kalimantan Timur, Aji Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa penanganan ruas jalan Tering–Ujoh Bilang telah dilakukan secara bertahap sejak 2023 dan terus berlanjut hingga seluruh segmen tersambung secara optimal. Hingga tahun anggaran 2025,
Pemprov Kaltim telah menyelesaikan penanganan jalan sepanjang 23,91 kilometer, sebagian besar menggunakan konstruksi rigid pavement. “Penanganan ruas jalan Tering–Ujoh Bilang telah dilakukan secara bertahap sejak 2023 dan terus dilanjutkan hingga seluruh segmen dapat tersambung secara optimal,” ujar Fitra pada Sabtu (17/1/2026).
Ia menambahkan, pada tahun 2025 pengerjaan jalan tersebut dilaksanakan melalui empat paket kegiatan dengan panjang efektif sekitar 19,28 kilometer. “Pada tahun anggaran 2025, pekerjaan dilaksanakan melalui empat paket kegiatan dengan panjang efektif sekitar 19,28 kilometer, sedangkan sisa ruas akan diselesaikan pada 2026,” katanya.
Lebih lanjut, Fitra menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyiapkan dukungan pendanaan melalui APBD 2026 sebesar Rp90 miliar untuk memastikan sisa pekerjaan dapat dituntaskan sesuai target.
“Kami menargetkan seluruh ruas jalan ini rampung sebelum akhir 2026 agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat serta mendukung percepatan aktivitas ekonomi di wilayah pedalaman,” pungkasnya.(ns]