KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Program Internet Desa Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan tetap berlanjut pada tahun 2026. Meskipun demikian, pelaksanaannya dilakukan dengan skema yang lebih selektif menyusul penurunan alokasi anggaran, sehingga prioritas pemasangan difokuskan pada desa-desa yang belum memiliki akses internet sama sekali.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, menjelaskan bahwa kebutuhan ideal anggaran untuk menjangkau seluruh desa berada pada kisaran Rp16 miliar hingga Rp20 miliar. Namun, pada tahun 2026, Diskominfo Kaltim hanya memperoleh alokasi sekitar Rp8 miliar, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan dalam pelaksanaan program.

“Sesuai arahan Gubernur Kalimantan Timur, program internet desa akan diprioritaskan bagi wilayah yang sama sekali belum memiliki akses internet. Adapun desa yang berada di sekitar perkotaan dan telah memiliki jaringan yang stabil akan ditunda sementara,” ujar Faisal pada Kamis (8/1/2026).

Pada tahun ini, fokus pengerjaan diarahkan ke wilayah pedalaman dan daerah terpencil yang selama ini masih mengalami keterbatasan konektivitas, di antaranya Kutai Timur, Berau, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Paser.

Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran pada 2026, pelaksanaan program pada tahun sebelumnya mencatatkan capaian yang cukup signifikan. Faisal menyebutkan bahwa realisasi program internet desa gratis sepanjang 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

“Pada tahun 2025, realisasi program internet desa gratis berhasil menjangkau 802 desa dari target awal 716 desa, sehingga capaian program mencapai 112 persen dengan serapan anggaran sebesar Rp8,8 miliar,” jelasnya.

Dengan capaian tersebut, dari total 841 desa yang ada di Kalimantan Timur, kini tersisa 39 desa yang belum tersentuh layanan internet gratis. Kendala utama di wilayah tersebut tidak hanya berkaitan dengan jaringan, tetapi juga belum tersedianya pasokan listrik.

“Kendala utama di sejumlah desa yang belum terjangkau internet bukan hanya jaringan, tetapi juga ketersediaan listrik. Meski demikian, pemerintah provinsi mengupayakan solusi alternatif seperti pemanfaatan genset dan panel surya, meskipun pengadaan listrik di wilayah 3T pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah pusat,” ungkap Faisal.

Dalam aspek teknis, pemasangan internet desa gratis dilakukan dengan menyesuaikan kondisi geografis masing-masing wilayah. Untuk daerah yang telah memiliki infrastruktur memadai, jaringan serat optik atau fiber optik menjadi pilihan utama.

Sementara untuk wilayah terpencil, layanan konektivitas mengandalkan satelit atau Very Small Aperture Terminal (VSAT), dengan biaya operasional bulanan sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ia menambahkan bahwa biaya layanan internet bervariasi tergantung pada teknologi yang digunakan. Untuk jaringan fiber optik di wilayah perkotaan, biaya berkisar antara Rp800 ribu hingga Rp900 ribu per bulan.

Sementara penggunaan VSAT dengan kapasitas 500 GB membutuhkan anggaran sekitar Rp3,5 juta per bulan, sedangkan layanan wireless berada pada kisaran Rp1,5 juta hingga Rp3,2 juta per bulan.(ns)