KALTIMVOICE.ID, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta pengelola lumbung pangan mengutamakan kebutuhan masyarakat di desa masing-masing sebelum menjual beras ke luar daerah.
Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah daerah memastikan keberadaan lumbung pangan benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat, terutama ketika harga beras mengalami kenaikan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kukar Ananias mengatakan, lumbung pangan tidak hanya berfungsi menyimpan cadangan gabah, tetapi juga menjadi tempat perputaran hasil panen petani sekaligus menjaga ketersediaan pangan di tingkat desa.
“Kalau misalnya dalam kondisi beras mahal, usahakan lumbung pangan mencukupi dulu untuk desanya. Kalau untuk desanya belum cukup, jangan dulu jual ke Samarinda atau ke mana,” kata Ananias di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Menurutnya, pola tersebut penting agar lumbung pangan tidak hanya berorientasi pada aktivitas jual beli semata, tetapi juga menjalankan fungsi sosial bagi masyarakat di wilayah tempat lumbung tersebut berada.
Saat musim panen, puluhan lumbung pangan yang tersedia tersebut diharapkan dapat menjadi pembeli atau offtaker bagi petani Kukar ketika mereka membutuhkan kepastian pasar. Gabah yang diserap kemudian diproses dan diputar kembali melalui penjualan beras kepada masyarakat.
Dengan pola ini, stok di lumbung pangan tidak dibiarkan menumpuk dalam waktu lama. Sebab, gabah yang terlalu lama disimpan berisiko mengalami penurunan kualitas.
“Ketika harga padi itu murah, lumbung bisa menyerap dengan harga yang layak. Ketika beras mahal, lumbung bisa menjual beras juga dengan harga yang layak, bukan mengikuti harga pasar,” terangnya.
Saat ini, Dinas Ketapang Kukar memiliki 35 lumbung pangan yang tersebar di sejumlah sentra produksi padi, seperti Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Sebulu, Muara Kaman, Marangkayu, Anggana dan Kota Bangun.
Setiap lumbung memiliki kapasitas sekitar 50 ton. Namun tegas dia, jumlah stok tidak dapat dihitung sebagai cadangan tetap karena terus mengalami perputaran setiap harinya.
Ananias menjelaskan, lumbung pangan tersebut dikelola oleh Lembaga Lumbung Pangan Masyarakat, yang dibentuk dari kelembagaan masyarakat dan kelompok tani. Pemerintah daerah hanya berperan dalam pembinaan, termasuk memperkuat sumber daya manusia serta tata kelolanya.
Di tahun depan, Pemkab Kukar belum memprioritaskan pembangunan lumbung baru. Pemerintah memilih mengoptimalkan 35 lumbung yang sudah tersedia, termasuk memperbaiki pengelolaan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Fokus kami ke depan, lebih bagaimana mengoptimalkan yang sudah ada. Kalau sudah bermanfaat, kita perbesar lagi manfaatnya,” tutupnya.
(Ln/Adv158/Kukar)
