KALTIMVOICE, SAMARINDA – Kasus makanan tidak layak konsumsi yang sempat dibagikan kepada siswa SMA Negeri 13 Samarinda pada Agustus 2025 berbuntut panjang. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan akan turun tangan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dapur penyedia Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ibu kota provinsi.
Laporan mengenai makanan berbau tak sedap, basi, hingga diduga tercemar ulat itu langsung mendapat perhatian Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Ia menegaskan bahwa pengaduan dari pelajar tidak boleh dianggap remeh karena menyangkut kesehatan generasi muda penerima manfaat program nasional tersebut. “Insyaallah Senin atau Selasa nanti semua dapur di Samarinda akan dievaluasi. Apakah cara masaknya yang salah atau penyajiannya terlalu cepat, semua akan diperiksa,” kata Seno Aji, Kamis (18/9/2025).
Ia menambahkan, pemeriksaan tidak sebatas pada bahan pangan yang dipakai, melainkan juga mencakup sistem penyajian hingga alur distribusi makanan. “Kami ingin memastikan anak-anak tidak lagi menerima makanan yang tidak layak. Harus ada standar yang sama di semua penyedia,” tegasnya.
Pihak sekolah sendiri membenarkan adanya keluhan siswa. Kepala SMAN 13 Samarinda, Jarnuji Umar, mengaku sudah menyampaikan persoalan tersebut ke instansi terkait. Ia berharap evaluasi yang dilakukan Pemprov dapat menjamin keamanan makanan bagi siswa ke depannya.
Program MBG merupakan kebijakan nasional yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN). Hingga pertengahan Agustus 2025, tercatat 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah dibentuk dengan menjangkau 20,5 juta penerima manfaat di 26 provinsi.
Sasaran utama program ini adalah anak PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Di Kalimantan Timur, pemerintah menargetkan terbentuknya 367 SPPG. Namun, saat ini Samarinda baru memiliki 12 unit, jauh dari kebutuhan ideal 73 SPPG untuk melayani seluruh penerima MBG di kota tersebut.
Insiden di SMAN 13 pun menjadi perhatian publik lantaran berpotensi merusak citra program yang didesain untuk menekan angka stunting, mengurangi kemiskinan, serta mencetak sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. “Kalau kualitas makanan tidak dijaga, tujuan besar program ini bisa gagal,” pungkasnya. (ns)
