KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Polemik hibah lahan dari PT Bukit Baiduri Energi (BBE) kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Samarinda. Perusahaan yang sebelumnya menyatakan kesediaan menghibahkan sekitar 4 hektare lahan dari permohonan awal 15 hektare, hingga kini belum juga menunjukkan dokumen legalitas yang jelas.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto menegaskan, kewajiban perusahaan tambang dalam bentuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) berbeda dengan Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, PPM merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum perusahaan bisa berproduksi penuh.

“Pada prinsipnya kan CSR atau PPM itu wajib ya dan itu mandatory. Mereka enggak akan bisa produksi kalau itu belum selesai. Kalau itu belum selesai artinya PPM wajib. Ini saya baru dengar, nanti kita coba cek ke BBE ya masalah itu,” ujarnya, Senin (15/9/25).

Sementara itu, kekecewaan mendalam diungkapkan Ketua RT 73 Loa Bakung, Sumaji. Ia menilai sikap PT BBE seperti memberi harapan tanpa kepastian nyata.

“BBE itu seperti tangan kanan melepas, tangan kiri menggenggam. Memberi harapan tapi tidak pernah ada bukti legalitas. Itu hanya janji palsu sejak 2012 sampai sekarang,” tegasnya.

Menurut Sumaji, warga sudah terlalu lama menunggu kepastian hibah lahan untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU). Kondisi ini semakin mendesak karena keterbatasan lahan yang tersedia di wilayah Loa Bakung.

“Kalau ada warga meninggal, kami tidak bisa menunggu janji. Kami hanya minta kepastian agar TPU segera terealisasi,” tandasnya.

Ia juga mengungkapkan, selama ini warga tidak pernah menerima dana CSR dari PT BBE, sehingga wajar jika masyarakat menuntut kepastian dan realisasi janji perusahaan tambang tersebut. (yud)