KALTIMVOICE, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud melontarkan peringatan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan ruang untuk mencari keuntungan pribadi, melainkan amanah besar yang harus digunakan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat.
“Jangan main-main dengan APBD. Perencanaan dan penganggaran adalah pondasi tata kelola pemerintahan. Kalau pondasinya retak, seluruh bangunan akan rapuh,” tegasnya, Jum’at (12/9/2025).
Menurut Rudy, APBD adalah instrumen penting yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Dana yang terkandung di dalamnya harus diarahkan pada hal-hal yang benar-benar dibutuhkan, seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, akses kesehatan, hingga program sosial bagi kelompok rentan.
Ia menekankan, masyarakat saat ini jauh lebih kritis dalam memantau jalannya pemerintahan. Tuntutan transparansi pun semakin kuat. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai penggunaan APBD bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban.
Selain itu, Rudy mengingatkan bahaya praktik lama seperti penggelembungan anggaran maupun penyusunan program fiktif. Hal tersebut bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga merusak kepercayaan publik. “Kuncinya ada pada perencanaan dan penganggaran yang benar sejak awal agar pelaksanaannya mudah diawasi,” ujarnya.
Rudy menyebut, arah pembangunan Kaltim harus berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat. Fokus utama tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta pembangunan konektivitas wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menambahkan, OPD wajib menjadi garda terdepan menjaga integritas birokrasi. Hal itu hanya bisa dicapai jika seluruh aparatur berpegang pada aturan dan menjadikan pedoman dari KPK maupun BPKP sebagai rujukan utama dalam menyusun anggaran. “Kami ingin OPD menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas pemerintahan,” tegasnya. (ns)
