KALTIMVOICE.ID, TENGGARONG – Bupati Aulia Rahman Basri menegaskan bahwa arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2024 harus ditindaklanjuti secara konkret melalui kebijakan dan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Salah satu materi penting yang disampaikan Presiden dalam Rakornas adalah konsep state craft. Menurutnya, dalam konteks pemerintah daerah, konsep ini harus dimaknai sebagai government craft atau seni dalam memerintah dan mengelola pemerintahan daerah secara efektif.
“Kalau diturunkan ke pemerintah daerah, state craft harus kita pahami sebagai government craft, yaitu seni dalam mengelola birokrasi, anggaran dan regulasi daerah agar tujuan pembangunan benar-benar tercapai secara efektif serta efisien,” katanya di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (6/2/2026).
Dia menilai bahwa government craft adalah tahapan yang lebih tinggi dari sekadar good governance. Tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga menuntut kecakapan kepala daerah dan birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan menjadi hasil nyata bagi masyarakat. “Level good governance itu lebih tinggi lagi ketika kita sudah masuk ke government craft,” tegasnya.
Menurutnya, tujuan utama dari government craft adalah mengubah rencana dan janji politik kepala daerah bersama wakil kepala daerah menjadi hasil nyata yang benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan warga. “Tujuan utamanya adalah bagaimana janji-janji politik yang kami sampaikan bersama pak wakil bupati bisa diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik dan lebih responsif,” ujarnya.
Terkait kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi tantangan, khususnya transfer keuangan yang dikurangi oleh pemerintah pusat. Situasi tersebut, lanjut dia, menuntut birokrasi daerah untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Menyikapi kondisi akhir-akhir ini, transfer keuangan daerah kita turun secara signifikan. Karena itu, birokrasi harus dikelola dengan lebih baik agar setiap rupiah dalam APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Atas dasar itu, Aulia mengingatkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar memahami perannya masing-masing dalam mengawal 17 program dedikasi yang menjadi bagian dari visi pembangunan Kukar Idaman Terbaik.
Setiap OPD diminta menyusun perencanaan yang matang agar program-program tersebut dapat berjalan optimal. Sebagai contoh, Bupati Aulia menyebut Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) harus memiliki perencanaan yang jelas terkait implementasi program internet gratis desa, sementara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) juga dituntut memastikan program RT-KU Terbaik dapat terimplementasi dengan baik di seluruh wilayah.
“Harapan saya bersama Pak Wabup Rendi, dengan penerapan government craft yang baik, Kukar Idaman Terbaik dapat terwujud dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.(*)
