KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Timur membeberkan alasan di balik usulan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait polemik hak angket yang kini bergulir di Karang Paci.

Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry mengatakan, konsultasi ke Kemendagri dilakukan untuk meminta arahan terkait mekanisme penggunaan hak pengawasan DPRD, termasuk usulan hak angket yang belakangan menjadi sorotan publik.

Menurutnya, Kemendagri memiliki fungsi sebagai pembina pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga wajar jika DPRD meminta pandangan resmi sebelum mengambil keputusan politik lebih jauh.

“Kalau ada persoalan dan terjadi perbedaan pandangan, ya muaranya ke Kemendagri. Karena mereka pembina pemerintahan daerah,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim, Senin (18/5/2026).

Fraksi Golkar, kata dia, sebenarnya lebih cenderung menggunakan hak interpelasi terlebih dahulu dibanding langsung menuju hak angket. Melalui interpelasi, gubernur beserta perangkat daerah bisa diminta memberikan penjelasan resmi terkait berbagai persoalan yang dipersoalkan publik.

“Lewat interpelasi itu gubernur bisa menjelaskan. Sekda, TAPD, OPD juga bisa hadir. Jadi semuanya bisa dibuka secara terang,” katanya.

Dari forum tersebut, DPRD nantinya dapat menilai apakah persoalan yang muncul memang perlu ditingkatkan menjadi hak angket atau tidak.

Meski secara regulasi tidak ada kewajiban harus melalui interpelasi sebelum hak angket, Sarkowi menyebut Golkar mempertimbangkan aspek harmonisasi politik di internal DPRD maupun hubungan dengan pemerintah daerah.

“Kita ingin semuanya dibicarakan baik-baik supaya tidak muncul ketidaknyamanan politik. Golkar itu menjaga kestabilan di DPRD sesungguhnya,” tegasnya.

Selain itu, Golkar juga menilai konsultasi ke Kemendagri penting agar setiap keputusan DPRD nantinya memiliki pijakan yang jelas dan tidak sekadar berdasarkan persepsi masing-masing pihak.

“Kita ingin ada referensi resmi dari lembaga yang memang punya kewenangan membina pemerintahan daerah,” ucapnya.

Di sisi lain, Sarkowi memastikan DPRD tetap terbuka menerima aspirasi kelompok masyarakat maupun aliansi yang selama ini mendorong penggunaan hak angket.

Bahkan menurutnya, forum audiensi akan lebih efektif untuk membahas substansi persoalan secara rinci dibanding dilakukan saat aksi massa berlangsung. “Saya kira kalau aliansi ingin audiensi dengan DPRD, kita terbuka saja dan siap akan menerimanya.” pungkasnya. (mell)