KALTIMVOICE.ID, PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, mengimbau seluruh masyarakat di wilayahnya untuk meningkatkan kesadaran dalam melunasi tunggakan pembayaran air bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) atau Perumda Air Minum Danum Taka.
Hal tersebut ditegaskan Bupati guna mendukung keberlanjutan proses pembangunan serta perluasan jaringan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten PPU.
“Beberapa persoalan kita sebetulnya adalah keinginan untuk meningkatkan proses pelayanan air bersih. Makanya kita berharap ada kesadaran masyarakat pertama-tama. Karena ketika membayar jasa pelayanan air bersih, itu sebetulnya bukan hanya untuk PDAM itu sendiri, tetapi untuk memperluas jaringan pelayanan yang ada di Kabupaten PPU,” ujar Mudyat Noor di Penajam, Rabu, 16/09/2026.
Langkah imbauan tersebut merespons akumulasi tunggakan pembayaran pelanggan Perumda Air Minum Danum Taka yang ditaksir mencapai angka sekitar Rp6 miliar. Mudyat menekankan bahwa dana pembayaran dari para pelanggan pada dasarnya dialokasikan kembali untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar daerah.
Ia menjelaskan keterbatasan ruang fiskal anggaran daerah saat ini berpotensi menghambat laju pembangunan pelayanan dasar jika partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran air tidak berjalan optimal.
“Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat yang sampai saat ini masih menunggak pembayaran untuk segera melunasinya. Dana itu digunakan untuk membangun. Tidak bisa selamanya mengandalkan pemerintah, apalagi dengan kondisi fiskal terbatas yang tentu dapat membuat proses pembangunan pelayanan dasar menjadi agak terhambat,” tuturnya.
Meski menghadapi tantangan keuangan dan keterbatasan anggaran daerah, Bupati menyampaikan apresiasi atas kinerja Perumda Air Minum Danum Taka yang dinilai tetap menunjukkan tren peningkatan cakupan layanan dari tahun ke tahun.
“Terus terang, walaupun fiskal terhambat, sampai saat ini pelayanan PDAM kita terus meningkat dalam hal perluasan jaringan. Dari yang awalnya cakupan pelayanan berada di bawah 40 persen, saat ini sudah berhasil menembus di atas 40 persen,” kata Mudyat.
Menanggapi usulan penyertaan modal pemerintah daerah dari manajemen PDAM, Mudyat mengungkapkan bahwa Pemkab PPU akan melihat terlebih dahulu fleksibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jika alokasi fiskal daerah memungkinkan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan dukungan intervensi melalui APBD maupun skema pengadaan jaringan perpipaan langsung, serta dorongan legislasi bersama DPRD.
“Kalau fiskalnya memungkinkan, tentu kita bantu. Selama ini Pemkab PPU juga banyak membantu pengadaan jaringan melalui APBD di luar penyertaan modal. Kalau penyertaan modal tentu harus kita dorong bersama DPRD lagi. Yang jelas kita fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar jaringan pipa, baik bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN,” pungkasnya.
(Adv19/diskominfoppu/udin.zacrez)
