KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Sinkronisasi Kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2026 bersama seluruh Dinas Pariwisata kabupaten/kota se-Kaltim. Rapat dipimpin Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, tersebut dilaksanakan secara daring pada Kamis (22/1/26).

Rapat ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan pariwisata serta ekonomi kreatif antara pemerintah provinsi dan daerah, terutama dalam menghadapi keterbatasan anggaran pada tahun 2026.

Ririn menjelaskan, Dispar Kaltim memiliki empat bidang utama yang menjadi fokus sinkronisasi, yakni pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan sumber daya manusia (SDM) pariwisata dan ekonomi kreatif, pemasaran dan kerja sama, serta pengembangan destinasi dan industri pariwisata.

“Kita paparkan seluruh kegiatan dari empat bidang tersebut untuk disinkronkan dengan program teman-teman di kabupaten dan kota,” ujar Ririn.

Setelah pemaparan dari Dispar Kaltim, masing-masing Dispar kabupaten/kota turut mempresentasikan program kerja mereka. Sinkronisasi dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, sekaligus memastikan penguatan program berjalan saling melengkapi.

Beberapa fokus kolaborasi yang dibahas antara lain penguatan desa wisata, pengembangan kawasan karst Mangkalihat, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), hingga penyusunan kalender event yang dapat dikolaborasikan antar daerah.

“Kalau satu daerah sudah mengisi pelatihan SDM di lokasi tertentu, maka kami masuk ke penguatan lain. Jadi sifatnya melengkapi atau substitusi,” jelasnya.

Ia mengakui, tahun 2026 menjadi tantangan tersendiri karena terjadinya pemangkasan anggaran di sejumlah daerah, termasuk di Dispar Kaltim. Ia menyebut, anggaran Dispar Kaltim hanya sekitar Rp22 miliar yang sudah termasuk belanja gaji dan tunjangan.

“Hampir semua bidang kegiatannya di bawah Rp1 miliar, kecuali bidang destinasi yang ada dukungan aspirasi dewan sekitar Rp1 miliar,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menilai beberapa daerah seperti Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Bontang, dan Paser masih relatif siap menghadapi 2026. Meski anggaran menurun, program event dan pelatihan SDM di daerah-daerah tersebut masih cukup terjaga.

Agar mengatasi keterbatasan anggaran, Dispar Kaltim juga mendorong kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi, khususnya dalam mendukung UMKM pada event-event pariwisata.

“Kolaborasi bisa dilakukan tanpa selalu bergantung pada anggaran, misalnya melalui dukungan komunitas, sponsorship, atau non-budgeting. Kita siapkan sarana, prasarana, dan hadiah, sementara komunitas mengisi kegiatan,” pungkasnya. (yud)