KALTIMVOICE, SAMARINDA – Kebijakan penerapan sistem satu arah (SSA) di Jalan KH Abul Hasan Samarinda menuai penolakan. Puluhan warga bersama pemilik usaha di kawasan itu berkumpul di VOC Café, Kamis (25/9/2025), untuk menyampaikan keresahan mereka.

Dalam pertemuan tersebut, para peserta sepakat menolak SSA karena dinilai menurunkan omzet usaha dan menyulitkan aktivitas sehari-hari warga sekitar. Rizal, pemilik VOC Café yang sekaligus memprakarsai pertemuan itu, mengaku tidak bisa tinggal diam.

Menurutnya, sejak hari pertama SSA diberlakukan, dampaknya langsung terasa pada penghasilan para pelaku usaha. “Intinya kami sebagai perwakilan warga Abul Hasan menolak pemberlakuan sistem jalan satu arah. Karena roda perekonomian kami ini sangat terdampak dan merugikan sekali. 70 persen dari penghasilan kami turun drastis itu berlaku hanya satu hari,” ucapnya.

Dalam forum diskusi itu, Rizal menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, meminta pembatalan kebijakan SSA di Jalan KH Abul Hasan. Kedua, mengembalikan pola parkir miring yang selama ini membantu kelancaran usaha, atau setidaknya memberi alternatif parkir yang tidak merugikan warga maupun pelanggan. Ketiga, membuka ruang mediasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat untuk menemukan jalan keluar bersama.

Ia menegaskan, bila suara itu tidak direspons, maka warga akan terus bersuara, bahkan menempuh langkah lain. “Kami terus fight pokoknya, terus menyuarakan suara masyarakat di Jalan Abul Hasan,” katanya.

Sikap serupa juga datang dari Diah, pemilik Sari Madu Bakery. Ia menilai SSA tidak hanya persoalan lalu lintas, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup para pedagang kecil. Setiap hari, banyak usaha di jalan itu bergantung pada kemudahan akses pelanggan.

“Jujur kami di warga Abul Hasan ini merasa benar-benar omzet kami jatuh drastis. Pelanggan-pelanggan juga menyatakan sangat kesulitan sekali dalam hal mencari tempat parkir. Roti kami kalau satu hari nggak laku itu memang harus dibuang, karena tidak bisa dijual kembali,” tuturnya.

Diah menambahkan, ada sekitar 25 pelaku usaha yang ikut hadir dan seluruhnya mengalami nasib serupa. Penurunan omzet hingga 70 persen disebutnya sudah dirasakan sejak kebijakan itu berjalan. Karena itu, ia berharap pemerintah tidak menutup ruang dialog. “Bisakah kami bermediasi ulang? Abul Hasan ini kembali normal agar tidak banyak hal-hal yang mengganggu,” tegasnya.

Di sisi lain, Lurah Pasar Pagi, Noormansyah, turut hadir dan menyimak aspirasi yang berkembang dalam pertemuan tersebut. Ia memastikan akan menyampaikan keluhan warga dan pedagang ke tingkat yang lebih tinggi.

“Untuk hal ini kami akan membicarakan dulu, saya melaporkan ke kecamatan untuk penutupan satu jalur ini dan juga setelah itu kami akan bersurat ke Dishub. Pelaku ekonomi semua katanya turun drastis dan ini akan kami sampaikan dan akan kami diskusikan nanti dengan atasan kami,” jelas Noormansyah.

Namun, ia juga menegaskan bahwa kewenangan penuh atas kebijakan lalu lintas berada di pemerintah kota. “Kami tidak berani mengambil keputusan karena kami selaku lurah cuma pemangku wilayah. Nah, itu yang berhak memutuskan itu atasan kami di atas,” pungkasnya. (ns)