KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong percepatan pembahasan proyek strategis nasional yang berada di wilayah Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan zona ekonomi khusus dan pengembangan pelabuhan. Hal tersebut disampaikan Seno Aji saat ditemui usai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Menurut Seno Aji, hingga saat ini belum ada pembicaraan lanjutan terkait proyek strategis nasional yang dimaksud. Namun demikian, pihaknya berharap pembahasan tersebut dapat segera dimulai pada awal tahun ini. “Kalau untuk yang di RDMP memang belum ada pembicaraan. Kita berharap di awal tahun ini sudah ada pembicaraan dan analisis,” ujarnya, Jumat (9/1/26).

Ia menjelaskan, proyek strategis nasional di Kalimantan Timur sangat erat kaitannya dengan pengembangan zona ekonomi khusus serta kebutuhan infrastruktur pendukung, termasuk pelabuhan. Pemprov Kaltim berharap para investor, khususnya yang berminat di kawasan MBS, dapat segera melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah.

“Kami berharap investor di MBS bisa segera rapat dengan kami. Kapan? Kita harapkan sih di Januari ini, supaya nanti di Maret dan April sudah bisa mulai,” kata Seno Aji.

Selain membahas proyek strategis nasional, Wagub Kaltim juga menanggapi persoalan infrastruktur bandara Mahulu. Persoalan tersebut berkaitan dengan landasan pacu bandara yang terhalang jalan milik pemerintah provinsi, sehingga menghambat pengembangan bandara.

Menanggapi hal itu, Seno Aji mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan bupati setempat. “Kami sudah koordinasi dengan Bu Bupati. Kalau memang itu menghalangi dan bisa diganti, kita akan mengikuti program-program Bupati,” ujarnya.

Ia menambahkan, perpanjangan landasan pacu sangat penting untuk mendukung keselamatan penumpang dan kemungkinan pengoperasian pesawat berukuran besar di masa depan.

“Landasan itu perlu diperpanjang. Saya belum tahu nanti apakah perlu supaya pesawat besar bisa masuk, apakah untuk haji bisa langsung jalan atau bagaimana. Kalau memang itu yang diperlukan, tentu saja kita bisa kolaborasi,” jelasnya.

Seno Aji menekankan, aspek keselamatan menjadi alasan utama perhatian pemerintah terhadap persoalan tersebut. “Kalau dari bandara, alasannya memang untuk keselamatan penumpang. Karena jalan provinsi itu menghalangi keselamatan,” katanya.

Terkait langkah selanjutnya, Pemprov Kaltim akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Dinas Perhubungan dan pemerintah kabupaten. “Kita atensi, kita akan diskusi lagi dengan Bu Bupati. Nanti kita bicarakan dulu dengan Dinas Perhubungan, kemudian dengan bupatinya juga. Tunggu waktunya,” pungkas Seno Aji. (yud)