KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Persoalan penerimaan murid baru di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Meski petunjuk teknis (juknis) Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) telah disusun dan disosialisasikan pemerintah, DPRD Samarinda menilai akar persoalan pendidikan di kota ini belum benar-benar selesai, terutama terkait ketimpangan kualitas sekolah dan tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri tertentu.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan secara aturan sebenarnya mekanisme penerimaan siswa sudah cukup jelas, mulai dari daya tampung, jalur penerimaan hingga prosedur seleksi. Namun, persoalan di lapangan muncul ketika implementasi aturan tidak berjalan maksimal dan masyarakat belum memahami sistem secara menyeluruh. “Sebenarnya juknisnya sudah jelas, daya tampungnya juga jelas. Tinggal bagaimana itu ditaati dan dipahami,” ujarnya.
Menurutnya, setiap tahun DPRD selalu menerima keluhan serupa dari masyarakat, terutama orang tua yang anaknya tidak diterima di sekolah negeri favorit. Bahkan, fenomena “titip-menitip” siswa disebut masih menjadi persoalan yang sulit dihilangkan sepenuhnya.
Sri Puji mengakui kondisi itu tidak lepas dari belum meratanya kualitas pendidikan di Samarinda. Akibatnya, masyarakat cenderung berebut masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap unggulan, sementara sekolah lain kurang diminati.“Nah sekarang pemerataan pendidikan itu memang belum merata di Samarinda dan ini jadi PR bersama,” katanya.
Ia mencontohkan masih adanya wilayah yang belum memiliki fasilitas sekolah negeri yang memadai, baik tingkat SD maupun SMP. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi dilema untuk membangun sekolah baru karena harus mempertimbangkan keberlangsungan sekolah swasta agar tidak kehilangan murid.
Menurut Sri Puji, kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kondisi ini justru berasal dari kalangan ekonomi bawah. Banyak anak dari keluarga desil 1 hingga desil 4 akhirnya tidak melanjutkan sekolah karena gagal masuk sekolah negeri dan tidak mampu membayar sekolah swasta.“Rata-rata yang tidak keterima di negeri itu anak-anak dari keluarga bawah. Akhirnya ada yang tidak sekolah,” ungkapnya.
DPRD Samarinda sebenarnya telah lama mengusulkan skema subsidi silang bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri agar dapat dialihkan ke sekolah swasta dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah kota. Namun, usulan itu hingga kini belum berjalan optimal.
“Waktu itu kami sudah usulkan supaya siswa yang tidak diterima di negeri bisa masuk swasta dan SPP-nya dibantu pemerintah kota. Tapi sampai sekarang belum terealisasi,” jelasnya.
Selain itu, program orang tua asuh yang sempat diwacanakan Pemerintah Kota Samarinda juga disebut belum berjalan maksimal. Sri Puji menyebut perubahan data dari pusat menjadi salah satu kendala implementasi program tersebut.
Di sisi lain, ia menilai sosialisasi juknis SPMB masih perlu diperkuat hingga tingkat RT dan kelurahan. Sebab, berdasarkan hasil reses yang dilakukan DPRD, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme penerimaan siswa baru.
“Saya turun ke beberapa wilayah, banyak RT yang belum tahu mekanismenya. Mereka bingung kenapa rumah dekat sekolah tapi anaknya tidak diterima,” tuturnya.
Sri Puji menegaskan, pemerintah memang harus memperkuat integritas sistem penerimaan siswa. Namun di saat bersamaan, masyarakat juga diminta memahami bahwa tidak semua anak bisa dipaksakan masuk ke sekolah tertentu.“Kadang orang tua tetap memaksa anaknya harus masuk sekolah negeri tertentu. Bahkan ada yang akhirnya mencari jalur belakang. Nah ini yang jadi persoalan.” pungkasnya. (mell)
