KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda mulai menerapkan sistem manajemen talenta dalam tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah itu diklaim menjadikan Samarinda sebagai daerah pertama di Kalimantan Timur yang tidak hanya sebatas berkomitmen, tetapi sudah menjalankan sistem tersebut secara langsung dalam birokrasi pemerintahan.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, penerapan manajemen talenta menjadi bagian dari upaya memperbaiki pola promosi dan penempatan jabatan agar lebih profesional serta berbasis kemampuan ASN.
Pernyataan itu disampaikannya usai menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Korpri dan penandatanganan Komitmen Manajemen Talenta ASN se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, beberapa daerah memang sudah menyatakan kesiapan menerapkan manajemen talenta. Namun sejauh ini, Samarinda disebut paling dulu masuk ke tahap pelaksanaan.“Kalau komitmen mungkin sudah ada beberapa daerah, tapi implementasi yang sudah berjalan itu Samarinda,” katanya.
Andi Harun menjelaskan, sistem tersebut bahkan telah digunakan dalam proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Samarinda. Ke depan, pola serupa akan diterapkan dalam promosi, mutasi hingga rotasi jabatan ASN.
Ia menyebut, manajemen talenta penting diterapkan untuk mengurangi praktik penempatan jabatan yang didasarkan pada pertimbangan subjektif maupun kedekatan tertentu. “Tujuannya supaya promosi dan mutasi lebih objektif, bukan karena faktor kedekatan atau pertimbangan lain di luar kompetensi,” ujarnya.
Selain mendorong birokrasi yang lebih profesional, sistem tersebut juga diyakini dapat mempersempit ruang praktik tidak sehat dalam promosi jabatan. Andi Harun menilai, selama ini persoalan seperti titipan jabatan hingga dugaan praktik suap dalam mutasi pegawai masih menjadi tantangan di banyak daerah.
Karena itu, melalui manajemen talenta, pemerintah ingin memastikan jabatan strategis diisi ASN yang benar-benar memiliki integritas, kemampuan dan rekam jejak kerja yang baik. “Metode ini juga bisa mengurangi potensi suap menyuap dalam promosi jabatan,” tegasnya.
Ia memastikan Pemkot Samarinda akan terus mengoptimalkan penerapan sistem tersebut di seluruh lini birokrasi. Meski begitu, dalam kondisi tertentu pemerintah tetap membuka kemungkinan penggunaan mekanisme lain apabila kebutuhan jabatan belum terpenuhi dari pemetaan talenta yang tersedia.
Menurutnya, reformasi birokrasi tidak cukup hanya lewat perubahan aturan, tetapi juga harus dibarengi sistem yang mampu menempatkan orang sesuai kapasitasnya. “Hari ini kita semakin yakin bahwa langkah yang diambil Samarinda sudah berada di jalur yang tepat,” pungkasnya. (mell)
