KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Perubahan pola lalu lintas di Jalan Abul Hasan mulai terasa meskipun kebijakan satu arah baru dijalankan dalam pekan ini. Dari pedagang makanan, penumpang angkot, mahasiswa, hingga pengemudi ojek daring, semua punya cerita berbeda tentang bagaimana aturan baru itu memengaruhi aktivitas mereka sehari-hari.
Acil, warga yang sudah menetap di kawasan tersebut lebih dari enam dekade, mengaku kebijakan satu arah justru membuat akses ke tempat usahanya semakin berliku. Ia merasa kondisi ini bisa menyulitkan pelanggan yang biasa mampir membeli dagangannya. “Kalau tetap dua arah kan orang bisa gampang singgah kalau mau beli makan,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).
Bukan hanya pedagang kecil, sopir angkot juga ikut menanggung dampak. Acil menuturkan keluhan dari salah seorang temannya yang bekerja sebagai pengemudi.
Menurutnya, putaran jalan yang lebih jauh membuat penumpang kerap kesal, sementara jika tidak mengikuti aturan risikonya bisa kena sanksi. “Kasihan angkot cari penumpang sulit, apalagi kalah saing sama ojek online,” katanya.
Dari kalangan mahasiswa, kebijakan ini juga menuai respon. Aniya, mahasiswi pascasarjana yang berkuliah di UINSI menilai sistem satu arah cukup membantu mengurangi macet. “Kalau aku pribadi sih lumayan muter, tapi jalan sini tuh sering banget macet kalau dua arah,” jelasnya.
Namun, ia tetap menekankan pentingnya pengawasan di lapangan karena masih ada pengendara yang nekat melawan arus.
Berbeda dengan Aniya, Jeje yang juga mahasiswa merasa aturan ini lebih merepotkan. Ia menilai perjalanan justru menjadi lebih panjang dan memakan waktu tambahan. “Karena lebih ribet saja, tapi kalau untuk kelancaran lalu lintas ya bisa dipahami,” ucapnya.
Sementara itu, Madi, pengemudi ojol menilai aturan satu arah bakal menambah ongkos pelanggan. Ia khawatir pelanggan akan lebih sering membatalkan pesanan akibat waktu tunggu yang lebih lama. “Kalau satu arah, jadi lebih jauh, bensin boros, dan pelanggan bisa menunggu lebih lama,” tegasnya.
Di tengah pro-kontra tersebut, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya fokus pada kelancaran arus kendaraan, tetapi juga memikirkan dampak terhadap ekonomi warga dan pelaku transportasi kecil. Seperti kata Madi, “Kalau bisa motor tetap dua jalur. Jadi lebih memperhatikan masyarakat juga,” harapnya. (ns)