KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memulai distribusi bantuan seragam sekolah gratis bagi puluhan ribu siswa jenjang SMA dan SMK. Program ini dirancang untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan pendidikan sekaligus memperkuat kebijakan unggulan daerah di sektor pendidikan.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyampaikan bahwa penyediaan seragam secara cuma-cuma merupakan bagian dari kebijakan Gratispol Pendidikan, yang ditujukan untuk meringankan beban pengeluaran orang tua siswa.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah terus memperluas manfaat program tersebut agar dapat dirasakan lebih banyak pelajar di Kaltim. “Pada tahun 2025, sasaran program ini mencapai 63.718 siswa SMA dan SMK di seluruh wilayah Kalimantan Timur,” ujar Rudy pada Jumat (5/12/2025).
Pada tahap awal, bantuan diprioritaskan bagi siswa kelas X baik di sekolah negeri maupun swasta. Tahapan selanjutnya akan menjangkau siswa kelas XI mulai tahun berikutnya sehingga cakupan program semakin merata.
Untuk mendukung pelaksanaan, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sebesar Rp65 miliar dengan nilai bantuan kurang lebih Rp1 juta per siswa. Setiap penerima akan mendapatkan satu paket lengkap yang terdiri atas seragam putih-abu, tas sekolah, sepatu, topi, serta ikat pinggang.
Rudy menjelaskan bahwa distribusi dilakukan secara bertahap agar seluruh proses dapat berjalan tertib. Penyaluran dimulai pada 28 November 2025 dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Desember 2025.
Tahap pertama fokus pada tiga daerah, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga awal pekan ini, total 5.700 paket telah dibagikan, mencakup 1.200 paket di Balikpapan untuk dua sekolah negeri, 3.250 paket di Samarinda untuk 25 sekolah negeri, serta 1.350 paket bagi 23 sekolah swasta. “Distribusi kami lakukan melalui masing-masing sekolah agar para orang tua tidak perlu melakukan pengurusan tambahan,” ucap Rudy.
Gubernur juga menekankan pentingnya ketepatan penyaluran agar manfaatnya benar-benar dirasakan siswa. Ia meminta seluruh pihak memastikan proses administrasi berjalan akuntabel dan tidak menghambat pelaksanaan program.
“Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi tekanan biaya pendidikan bagi para orang tua sekaligus mendorong anak-anak Kaltim untuk terus melanjutkan sekolah,” tuturnya. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)
