KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menghadapi tantangan besar pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Berdasarkan proyeksi awal, APBD Kutim diperkirakan turun tajam dari Rp9,89 triliun pada 2025 menjadi hanya Rp4,86 triliun pada 2026.

Wakil Bupati Kutim Mahyunadi mengatakan bahwa rancangan APBD tersebut masih tahap pembahasan. “Rancangannya segitu, mungkin bisa bertambah tapi enggak banyak. Itu dalam pembahasannya mungkin bisa bertambah sedikit,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Menurut Mahyunadi, pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,867 triliun. Rincian pendapatan itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp431,81 miliar, pendapatan transfer Rp4,34 triliun, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp91,98 miliar. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp4,842 triliun, dengan penyertaan modal daerah hanya Rp25 miliar.

Penurunan signifikan ini menyebabkan emerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakan fiskal dengan lebih hati-hati. Kondisi tersebut akan berdampak terhadap pola belanja pemerintah daerah. Strategi efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi keharusan agar program prioritas tetap berjalan.

Ia menuturkan, pemerintah Kutim akan menyiapkan langkah yang lebih terukur dalam mengelola setiap rupiah anggaran dengan menyesuaikan skala prioritas pembangunan. “Pemerintah harus menyiapkan langkah yang lebih efisien dan efektif dengan menyesuaikan skala prioritas program pembangunan,” tegas Mahyunadi.

Meski terjadi penurunan drastis, pemerintah daerah diharapkan dapat memaksimalkan potensi PAD dan memastikan setiap program pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat. Upaya efisiensi tersebut diharapkan dapat menjaga stabilitas fiskal Kutim di tengah penurunan pendapatan yang cukup tajam pada tahun mendatang. (yud)