KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat peran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Gaspol Pendidikan di seluruh perguruan tinggi guna memastikan program bantuan biaya pendidikan Gratis Pendidikan Berkelanjutan (Gratispol) tersalurkan tanpa hambatan.
Meski dana bantuan sekitar Rp20 miliar telah dicairkan, pemerintah menilai pendampingan di tingkat kampus tetap diperlukan untuk menjaga proses administrasi berjalan tertib dan akurat. Penguatan satgas dilakukan setelah evaluasi menunjukkan adanya sejumlah kendala teknis yang masih dialami mahasiswa, terutama terkait kelengkapan data sebagai dasar verifikasi penerima.
Pemerintah menilai bahwa tanpa pendampingan langsung, potensi keterlambatan penyaluran dapat kembali terjadi meski alokasi anggaran sudah tersampaikan kepada mahasiswa.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menjelaskan bahwa satgas kini difokuskan untuk mempercepat pemadanan data dan membantu kampus dalam menyelesaikan persoalan administrasi yang tersisa.
“Penguatan satgas diperlukan agar proses distribusi bantuan berjalan semakin tertib dan akurat. Mereka membantu pihak kampus dan mahasiswa dalam melengkapi seluruh data, terutama pengisian tautan Gaspol yang menjadi komponen penting pemadanan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa beberapa mahasiswa sebelumnya mengalami keterlambatan pencairan lantaran belum mengisi data pribadi di sistem Gaspol. Padahal, data tersebut menjadi dasar untuk memastikan penerima benar-benar merupakan warga Kaltim dan tidak sedang terdaftar pada program beasiswa lainnya.
Satgas yang kini bekerja intensif di seluruh perguruan tinggi memegang tiga fokus utama dalam menjalankan tugasnya:
- Memastikan mahasiswa melengkapi data Gaspol
Satgas memfasilitasi mahasiswa yang belum mengisi tautan Gaspol, termasuk mereka yang mengalami kendala dalam memahami alur atau mengunggah berkas.
- Menyelesaikan persoalan teknis pada tingkat kampus
Sejumlah kendala ditemukan di lingkungan perguruan tinggi, seperti rekening mahasiswa yang tidak aktif, data yang tidak sinkron, hingga dokumen yang belum lengkap.
“Dana bantuan sudah disalurkan oleh pemerintah. Namun masih ada temuan seperti rekening tidak aktif atau data yang belum sinkron. Satgas hadir untuk membantu menuntaskan persoalan tersebut,” kata Dasmiah.
- Mengawal verifikasi agar tidak terjadi penerimaan ganda
Satgas memastikan bahwa setiap penerima merupakan warga Kalimantan Timur dan tidak sedang memperoleh bantuan pendidikan dari program lain.
(Adv/Diskominfokaltim/ns)
