KALTIMVOICE, SAMARINDA – Program Gratispol yang resmi dijalankan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sejak 21 April 2025, bukan sekadar bantuan biaya pendidikan. Di balik kebijakan prioritas Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini, terdapat pesan penting: pendidikan gratis harus dijalani dengan penuh kesungguhan.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, mengingatkan bahwa dana yang dipakai untuk membiayai pendidikan berasal dari rakyat. Karena itu, penerima bantuan wajib menunjukkan komitmen dalam menempuh pendidikannya.

“Jadi yang kita berikan pendidikan gratis dia juga menjalankan pendidikannya dengan baik, ini kan pakai dana pemerintah, dana rakyat juga,” tegas Sri Wahyuni, Senin (15/9/2025).

Sri Wahyuni menilai, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah siswa atau mahasiswa yang terbantu, tetapi juga dari kualitas hasil belajar mereka. Ia tidak ingin kesempatan emas itu justru disia-siakan oleh penerima.

“Ketika diberikan pendidikan gratis ya kuliahnya juga harus sungguh-sungguh, jangan sampai karena pendidikan gratis kuliahnya tidak sungguh-sungguh, itu yang kita harapkan,” tambahnya.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah daerah juga akan melibatkan perguruan tinggi melalui pembentukan satuan tugas (satgas) sebagai mitra pengawasan. Kehadiran satgas kampus dimaksudkan menjadi perpanjangan tangan Pemprov agar pelaksanaan program berjalan sesuai sasaran.

“Jadi kita nggak kerja sendirian, kita nanti akan bikin satgas juga di kampus-kampus, jadi kita punya kepanjangan tangan gitu ya sama-sama untuk memonitor,” jelasnya. Adapun Gratispol mencakup pembiayaan pendidikan dari jenjang SMA/SMK/SLB hingga perguruan tinggi S3. (ns)