KALTIMVOICE.ID, KUKAR – Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur jalan kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur. Komisi III DPRD Kaltim turun langsung ke lapangan meninjau proyek rekonstruksi jalan Simpang 3 Sebulu-Muara Kaman di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kamis (18/12/25).

Proyek bernilai Rp12,5 miliar ini dinilai strategis karena menjadi jalur penting mobilitas masyarakat sekaligus penopang distribusi hasil pertanian dan ekonomi lokal.

Sidak tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, didampingi anggota Komisi III lainnya, Sugiyono dan Sayid Muziburrachman. Kehadiran para legislator ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan jalan provinsi yang dibiayai melalui APBD Kaltim Tahun Anggaran 2025.

Di lokasi, Komisi III tidak hanya melihat progres fisik, tetapi juga mencermati kualitas teknis pekerjaan. Reza menegaskan, pembangunan jalan tidak boleh sekadar mengejar penyelesaian proyek, melainkan harus menjamin ketahanan jangka panjang. Menurutnya, ruas jalan Sebulu-Muara Kaman memiliki peran vital bagi aktivitas warga, sehingga setiap kekurangan berpotensi berdampak langsung pada keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh CV Putra Buana Utama dengan pengawasan konsultan gabungan dari PT Archindo Karya Utama, Indoplan Imti Patria, dan Engineering Consultant. Komisi III meminta seluruh pihak yang terlibat bekerja sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu yang telah ditetapkan.

Dalam peninjauan tersebut, DPRD Kaltim menemukan sejumlah catatan penting. Beberapa bagian jalan terlihat mulai mengalami keretakan, sementara sistem drainase dan gorong-gorong dinilai belum memadai. Kondisi ini menjadi perhatian khusus mengingat lokasi proyek berada di kawasan rawa dengan karakter tanah yang relatif lembek.

“Kalau perencanaan dan pelaksanaannya tidak matang, ini bisa berisiko besar saat musim hujan. Genangan air bisa mempercepat kerusakan jalan, bahkan berpotensi menyebabkan amblas,” ujar Reza.

Ia menambahkan, kualitas lapisan jalan dan sistem drainase harus menjadi prioritas agar umur konstruksi sesuai harapan. Komisi III juga mengingatkan Dinas PUPR PERA Kaltim untuk lebih cermat pada perencanaan, terutama dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan lingkungan sekitar proyek.

Melalui sidak ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya mengawal proyek-proyek infrastruktur agar benar-benar memberi manfaat maksimal bagi masyarakat. Pengawasan lapangan disebut akan terus dilakukan sebagai upaya memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, dan bertanggung jawab. (yud)