KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus memperkuat fondasi ekonomi baru yang tidak lagi bertumpu pada sektor batu bara. Seiring berkembangnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), provinsi ini menata ulang arah investasinya dan mulai mendorong sektor-sektor bernilai tambah seperti perkebunan berkelanjutan, energi hijau, serta hilirisasi industri strategis.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah penyelesaian dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) untuk sektor perkebunan yang rampung pada penghujung 2025. Dokumen tersebut merangkum proyek siap tawar di bidang kakao, karet, hingga kelapa sawit, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menilai penyusunan IPRO perlu dibarengi upaya lain agar manfaatnya terasa nyata. “Penyusunan dokumen hanyalah tahap awal. Diperlukan strategi promosi yang efektif dan pelaksanaan hilirisasi yang nyata agar nilai tambah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucapnya pada Rabu (26/11/2025).
Selama lebih dari 20 tahun, Kaltim identik dengan produksi batu bara nasional. Badan Geologi pada 2024 mencatat cadangan batu bara Kaltim mencapai lebih dari 13 miliar ton atau sekitar 39 persen dari total cadangan nasional.
Kekayaan gas alam, minyak bumi, dan hutan tropis pun menegaskan posisi Kaltim sebagai daerah berkomoditas ekstraktif. Namun ketergantungan tersebut menjadikan ekonomi daerah sangat sensitif terhadap dinamika pasar global.
Pemerintah daerah kini memilih bergeser ke arah diversifikasi ekonomi melalui penguatan perkebunan berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, kemajuan industri hilir, dan pemanfaatan potensi pariwisata alam.
Rudy mencontohkan Kabupaten Mahakam Ulu sebagai wilayah perintis untuk pengembangan kakao dan komoditas pertanian lain. “Mahakam Ulu akan kita jadikan model pengembangan kakao dan sektor pertanian yang lebih seimbang dengan dominasi pertambangan,” ungkapnya.
Pemprov juga menyiapkan perlindungan Indikasi Geografis Kakao Mahakam Ulu untuk meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global. Di sisi lain, Kutai Barat menjadi lokasi potensial untuk hilirisasi karet menjadi produk bernilai tinggi seperti crumb rubber, sementara Kutai Timur terus mendorong industri pengolahan kelapa sawit menjadi produk pangan dan bahan kimia melalui berbagai forum investasi.
Agar daftar proyek dalam IPRO benar-benar terlaksana, pemerintah menyiapkan tujuh kawasan industri prioritas, termasuk Kawasan Industri Kariangau di Balikpapan, Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kutai Timur, dan Kawasan Ekonomi Khusus Buluminung di Penajam Paser Utara.
Penguatan konektivitas turut dikebut pemerintah pusat. Pembangunan Tol Samarinda–Bontang ditargetkan tuntas pada 2026, menyusul Tol Balikpapan–Samarinda yang kini menjadi jalur vital distribusi menuju IKN.
Selain itu, pengembangan Pelabuhan Internasional Kariangau serta Bandara VVIP IKN diproyeksikan mempercepat arus keluar-masuk logistik dan investor. Pada sektor energi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan fasilitas biomassa mulai berjalan untuk mendukung visi “Kaltim Hijau 2045”.
Infrastruktur digital seperti jaringan fiber optik dan pusat data regional juga diperluas untuk mendukung investasi di sektor teknologi dan layanan keuangan.
Destinasi Baru Investor Global
Berbagai upaya tersebut menunjukkan hasil positif, hingga kuartal III 2025, lima negara tercatat menjadi penyumbang terbesar Penanaman Modal Asing (PMA) di Kaltim dengan nilai total lebih dari 480 juta dolar AS.
Singapura: 163,74 juta dolar AS (475 proyek)
Mauritius: 126 juta dolar AS (4 proyek)
Tiongkok: 81,99 juta dolar AS (151 proyek)
Malaysia: 70,36 juta dolar AS (245 proyek)
Inggris: 46,43 juta dolar AS (55 proyek)
Posisi tersebut menempatkan Kaltim sebagai salah satu provinsi dengan realisasi investasi terbesar di luar Pulau Jawa. Keberadaan IKN turut memperkuat pesona Kaltim sebagai kawasan dengan potensi pasar baru dan ekosistem pembangunan berkelanjutan.
Meski demikian, Rudy Mas’ud menekankan bahwa pencapaian angka investasi bukanlah tujuan akhir. “Investasi harus memberikan peluang kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkuat fondasi ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Kaltim tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan tenaga kerja terampil, rendahnya literasi digital masyarakat, serta persoalan tata kelola lingkungan. Untuk itu, pemerintah menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) dan politeknik industri guna mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja, sementara penyederhanaan perizinan terus diperkuat melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Setiap investasi harus mempertimbangkan kepentingan lingkungan dan masyarakat lokal. Kami menargetkan Kaltim menjadi contoh keberhasilan transformasi menuju ekonomi hijau di tingkat nasional,” tutup Rudy.
Dengan cadangan energi melimpah, lahan produktif lebih dari 3 juta hektare, serta dukungan infrastruktur modern, Kalimantan Timur kini memasuki fase baru dalam sejarahnya, bergerak dari dominasi industri tambang menuju pusat inovasi ekonomi hijau Nusantara.
(Adv/DiskominfoKaltim/ns)
