KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Di sebuah ruangan di lingkungan Pemprov Kaltim, Wakil Gubernur, Seno Aji, kembali membuka catatan panjang perjalanan lahirnya Gratispol, program yang kini disebut-sebut sebagai terobosan besar untuk membuka akses pendidikan bagi generasi muda Kalimantan Timur.
Cara ia bercerita menggambarkan bahwa kebijakan ini tidak lahir dalam semalam, tetapi melalui rangkaian kegelisahan, analisis, dan pertemuan dengan realitas di lapangan. Seno kembali mengingat masa ketika dirinya masih menjabat Wakil Ketua DPRD Kaltim.
Di meja kerjanya, tumpukan dokumen anggaran daerah memperlihatkan tren yang menarik: APBD Kaltim meningkat dari tahun ke tahun, terutama sejak 2020 hingga 2024. Namun, ironis. Dia melihat alokasi untuk pendidikan khususnya beasiswa nyaris tidak bergerak.
“Saat melihat anggaran beasiswa yang begitu kecil, saya meyakini bahwa jika alokasinya ditingkatkan, kesempatan belajar anak-anak Kaltim akan terbuka lebih lebar,” tuturnya pada Sabtu (06/12/2025).
Kegelisahan itu menjadi titik awal diskusi panjang tentang arah pendidikan di Kaltim. Setahun sebelum ia dan Rudy Mas’ud sepakat berpasangan dalam Pilgub, keduanya telah berkali-kali membahas kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi.
Topik beasiswa menjadi pintu masuk pembahasan yang kemudian berkembang menjadi diskusi lebih besar mengenai pemerataan dan pembiayaan pendidikan. Gagasan itu semakin menguat ketika keduanya turun langsung ke berbagai daerah.
Dari kota hingga pedalaman, mereka menemukan cerita yang sama: banyak anak Kaltim terhenti di bangku SMA bukan karena kemampuan, melainkan biaya. Data yang berhasil dikumpulkan membenarkan temuan itu. Hanya sekitar 8 persen anak muda Kaltim yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Angka itu menunjukkan ada masalah serius yang harus segera kita jawab. Banyak anak kita yang ingin kuliah, tetapi tertahan bukan karena tidak mampu secara akademik, melainkan karena biaya,” ujarnya.
Dari sanalah ide menggratiskan UKT bagi mahasiswa asal Kaltim mulai dirumuskan lebih serius. Setelah melakukan perhitungan, Seno mendapati bahwa jumlah mahasiswa asal Kaltim berkisar antara 105.000 hingga 130.000 orang.
Dengan mengkalkulasikan rata-rata UKT, kebutuhan anggarannya ternyata masih sangat memungkinkan ditopang oleh mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen. “Secara fiskal memungkinkan, secara sosial sangat mendesak. Dan secara moral, ini kewajiban kita untuk memastikan anak-anak Kaltim memiliki akses pendidikan setinggi-tingginya,” jelasnya.
Melalui rangkaian analisis dan masukan masyarakat, program Gratispol akhirnya ditetapkan sebagai program unggulan pasangan Rudi–Seno. Bagi Seno, dukungan luas dari masyarakat, terutama generasi muda, menjadi bukti bahwa kebijakan ini datang pada waktu yang tepat.
Gratispol bukan sekadar slogan politik, melainkan jawaban atas kebutuhan riil di lapangan.
Kini, saat program itu mulai berjalan, Seno menegaskan kembali bahwa Gratispol hadir sebagai hasil dari perjalanan panjang, bukan keputusan yang muncul tiba-tiba.
Sebuah ikhtiar menghadirkan harapan baru agar pendidikan tinggi tidak lagi menjadi hak yang hanya bisa diraih oleh segelintir orang, tetapi menjadi kesempatan bagi semua anak Kalimantan Timur.(Adv/DiskominfoKaltim/ns)
