KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Dinamika politik dan derasnya narasi publik terkait kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dinilai perlu disikapi secara lebih objektif dan proporsional. Hal itu disampaikan Relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken usai bertemu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jumat (8/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi disebut menanyakan kondisi Kalimantan Timur yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik. “Bagaimana itu Kaltim, kok ribut-ribut terus?” ujar Maret menirukan pertanyaan Jokowi.
Menurut Maret, polemik yang berkembang di tengah masyarakat bukan semata-mata disebabkan substansi kebijakan pemerintah daerah, melainkan lemahnya komunikasi publik dalam menjelaskan tujuan, data, dan manfaat kebijakan kepada masyarakat.
“Akibatnya, banyak program yang sebenarnya memiliki tujuan baik justru dipahami secara keliru karena ruang publik lebih dahulu dipenuhi narasi negatif dan propaganda politik,” katanya.
Ia mencontohkan polemik renovasi rumah dinas gubernur dan pendopo yang sempat menjadi sorotan publik. Menurutnya, apabila dilihat secara objektif dan jangka panjang, langkah tersebut memiliki substansi untuk mengembalikan fungsi aset daerah sekaligus menghentikan pemborosan anggaran yang selama ini terjadi akibat rumah dinas tidak dimanfaatkan secara optimal.
“Ini bukan hanya soal kepentingan hari ini, tetapi investasi kelembagaan jangka panjang bagi Kalimantan Timur,” ujarnya.
Maret juga menilai seorang kepala daerah perlu memperkuat komunikasi langsung dengan masyarakat melalui dialog, blusukan, dan mendengar langsung keluhan warga. Menurutnya, pendekatan seperti itu penting agar kebijakan pemerintah tidak mudah dipelintir menjadi isu politik berkepanjangan.
Ia menyebut Jokowi dalam pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi publik bagi seorang pemimpin muda. Menurutnya, keberhasilan kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh ide dan program besar, tetapi juga kemampuan menjelaskan kebijakan secara sederhana, jujur, dan menyentuh masyarakat.
Lebih lanjut, Maret meminta masyarakat Kalimantan Timur tetap objektif dalam menilai jalannya pemerintahan. Ia menilai sejumlah program pemerintah provinsi sejauh ini mulai menunjukkan hasil, mulai dari pembangunan infrastruktur, persiapan menghadapi IKN, dorongan investasi dan pertumbuhan ekonomi, hingga program sosial dan pendidikan.
“Tentu kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari demokrasi yang sehat. Tapi kritik juga harus objektif, proporsional, dan berdasarkan fakta yang utuh,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar ruang demokrasi tidak berubah menjadi upaya menjatuhkan reputasi seseorang melalui narasi negatif yang terus diulang demi kepentingan politik jangka panjang.
Menurutnya, Kalimantan Timur saat ini membutuhkan stabilitas pembangunan, persatuan masyarakat, pengawasan yang sehat, serta dukungan bersama agar daerah benar-benar siap menjadi beranda utama Ibu Kota Nusantara.
“Kalau ada yang salah mari dikritik, kalau ada kekurangan mari diperbaiki, tetapi kalau ada keberhasilan juga harus diakui dengan jujur,”
