KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Program Gratispol milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus menjadi sorotan setelah munculnya isu bahwa mahasiswa penerimanya masih menghadapi tekanan biaya hidup selama kuliah.

Meski Gratispol telah membantu pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), kebutuhan dasar seperti makan dan biaya tempat tinggal masih menjadi beban yang cukup berat.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa keluhan tersebut banyak datang dari mahasiswa yang merantau ke Samarinda atau Balikpapan dari kabupaten asal mereka.

Menurutnya, penyebab utama adalah belum adanya dukungan memadai dari pemerintah kabupaten/kota dalam menutup kebutuhan non-UKT. “Kami melihat banyak mahasiswa yang tetap terbebani biaya hidup meskipun sudah menerima Gratispol,” ujar Seno pada Sabtu (29/11/2025).

Ia juga mencontohkan situasi mahasiswa dari Kutai Barat yang kesulitan mencari tempat tinggal yang terjangkau. Pemprov pun menilai fasilitas daerah seperti asrama masih belum dioptimalkan.

“Banyak kabupaten punya asrama di Samarinda, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mahasiswanya,” katanya.

Seno menekankan bahwa Gratispol tidak bisa bekerja sendiri dalam menjawab persoalan pendidikan tinggi. Ia menilai program daerah harus berjalan beriringan dengan Gratispol agar mahasiswa benar-benar terbantu secara menyeluruh. “Gratispol sudah membantu UKT, tetapi daerah perlu ikut bergerak agar kebutuhan hidup mahasiswa juga terjamin,” tegasnya.

Isu mengenai beratnya biaya hidup mahasiswa ini mendorong Pemprov untuk merancang mekanisme kolaborasi baru dengan pemkab/pemkot. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat fondasi Gratispol sebagai program prioritas yang tidak hanya simbolis, tetapi juga berdampak nyata bagi keberlangsungan studi mahasiswa.
(Adv/DiskominfoKaltim/ns)