KALTIM VOICE, SAMARINDA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur menegaskan bahwa program pengembangan desa wisata yang akan dimulai pada 2026 disusun sejalan dengan arah kebijakan Jospol Pemprov Kaltim. Program ini diproyeksikan menjadi penggerak utama ekonomi lokal sekaligus sumber baru pendapatan daerah di sektor non-ekstraktif.
Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menyampaikan bahwa desa wisata dipilih sebagai prioritas karena terbukti mampu memicu perputaran ekonomi langsung di tingkat masyarakat. Ia menilai konsep tersebut sangat relevan dengan mandat Jospol yang mengutamakan pembangunan berbasis potensi lokal.
“Desa wisata bukan hanya soal alam dan budaya. Ketika desa tumbuh menjadi destinasi, UMKM bergerak dan ekonomi masyarakat meningkat,” ujarnya, Jumat (14/11/2025).
Ririn menekankan bahwa sektor pariwisata memiliki peluang besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui aktivitas ekonomi turunan seperti kuliner, kerajinan, homestay, hingga layanan wisata.
Menurutnya, pengembangan desa wisata merupakan langkah strategis untuk memperluas sumber pendapatan daerah tanpa terlalu bergantung pada industri ekstraktif.
“Pariwisata adalah sektor yang cepat menciptakan nilai ekonomi. Jika ekosistemnya ditata, kontribusinya terhadap PAD akan signifikan,” tegasnya.
Untuk mencapai target tersebut, Dispar Kaltim menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemerintah daerah. Ririn menyebut bahwa peran dinas pariwisata kabupaten/kota akan sangat menentukan keberlanjutan program desa wisata.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan daerah sangat penting agar pengembangan desa wisata berkelanjutan dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Program pengembangan desa wisata 2026 diproyeksikan menjadi pilar penguatan ekonomi kreatif Kaltim. Selain mendorong peningkatan daya saing desa, program ini mendukung terbentuknya desa mandiri yang berorientasi pada keberlanjutan sejalan dengan visi Jospol yang menempatkan potensi lokal sebagai motor pembangunan. (adv/diskominfokaltim/yud)
