KALTIMVOICE.ID, JAKARTA —Upaya memperjuangkan pemerataan pembangunan perumahan bagi masyarakat Penajam Paser Utara (PPU) kembali ditekankan Bupati Mudyat Noor saat mengikuti rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu malam (3/12/2025).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis sektor perumahan, mulai dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi berbiaya terjangkau, hingga penguatan akses pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.
Dalam forum yang turut dihadiri para gubernur, wakil gubernur, Komisi V DPR RI, serta jajaran kementerian terkait itu, Bupati Mudyat Noor menegaskan pentingnya pemerataan program agar daerah seperti PPU memperoleh hak yang sepadan.
“Kami menyuarakan agar pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan seluruh daerah. Pertemuan ini membuka ruang dialog yang difasilitasi langsung oleh Pak Menteri,” ucap Mudyat Noor.
Ia menilai bahwa keberpihakan pemerintah pusat melalui program perumahan nasional harus diselaraskan dengan kebutuhan riil daerah. Menurutnya, porsi dukungan yang tepat akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
“Kami ingin memastikan alokasi program dan anggaran tidak timpang. Daerah harus mendapat apa yang memang menjadi haknya,” jelasnya.
Bupati juga optimistis bahwa kombinasi rumah subsidi dan pembiayaan KUR akan memperbesar peluang masyarakat PPU mengakses hunian layak. Ia berharap kebijakan tersebut mampu menjangkau warga berpenghasilan rendah secara lebih efektif.
“Semoga program ini dapat menjadi instrumen pemerataan dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk bagi warga PPU,” katanya.
Sejumlah pejabat penting hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Menteri PKP Maruarar Sirait, Dirjen Perumahan Perkotaan, Kepala Tapera, Kepala BPS RI, serta beberapa anggota Komisi V DPR RI seperti Iwan, Novi, dan Danang. Kepala daerah dari berbagai wilayah juga tampak hadir, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Papua Barat, Gubernur Maluku Utara, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Di akhir kegiatan, Bupati Mudyat Noor menegaskan bahwa Pemkab PPU akan terus mengawal setiap langkah kebijakan pusat yang berkaitan dengan perumahan rakyat.“Kami berkomitmen memastikan masyarakat PPU memperoleh akses dan manfaat yang setara dalam program nasional ini,” tutupnya.
(Adv/diskominfoppu/humas/edited:udin.zacrez)
