KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Menghadapi potensi curah hujan tinggi yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Maret 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat langkah kesiapsiagaan dengan memutakhirkan database logistik dan peralatan mitigasi bencana. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif untuk memastikan respons cepat dan tepat apabila terjadi bencana hidrometeorologi.

Kepala BPBD Kaltim, Buyung Budi Purnomo, menegaskan, ketersediaan data logistik yang akurat menjadi fondasi utama dalam penanggulangan bencana. Menurutnya, kesiapan tidak hanya diukur dari jumlah peralatan, tetapi juga dari kejelasan data sebaran dan kondisi perlengkapan darurat yang dimiliki.

“Penting untuk memiliki database perlengkapan darurat agar kita benar-benar siap saat bencana datang,” katantya, Senin (5/1/2026).

Inventarisasi yang dilakukan BPBD mencakup berbagai perlengkapan vital, seperti perahu karet, tenda pengungsian, serta peralatan pendukung lainnya yang tersebar di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Data ini menjadi acuan dalam menentukan langkah cepat apabila suatu wilayah terdampak bencana dan membutuhkan dukungan logistik tambahan.

Penguatan kesiapsiagaan tersebut merespons informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menunjukkan adanya risiko bencana hidrometeorologi dengan kategori sedang hingga tinggi di Kalimantan Timur. BPBD Kaltim mencatat bahwa pada Januari 2026, curah hujan dengan intensitas rata-rata sedang, yakni sekitar 20 hingga 50 milimeter per hari, masih mendominasi sebagian besar wilayah.

Sejumlah daerah menjadi perhatian khusus, terutama Kabupaten Berau dan Kutai Timur yang dinilai masih berpotensi mengalami hujan lebat akibat pengaruh siklon dari kawasan Pasifik. Kondisi tersebut telah menimbulkan dampak nyata di lapangan.

“Dampak curah hujan tinggi tersebut sudah terlihat di kawasan Wahau yang mengalami banjir akibat luapan sungai hingga mengganggu akses jalan warga,” ucapnya.

Meski demikian, Buyung memastikan hingga saat ini belum terdapat laporan kejadian tanah longsor di wilayah terdampak banjir tersebut. Ia menjelaskan bahwa karakteristik struktur tanah di Kalimantan Timur berbeda dengan wilayah lain seperti Sumatera, sehingga potensi longsor relatif lebih kecil pada kondisi tertentu.

Menghadapi potensi eskalasi bencana, BPBD Kaltim terus menjalin koordinasi intensif dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), baik di tingkat pusat maupun daerah, meskipun belum ada penetapan status siaga nasional. Koordinasi lintas sektor juga diperkuat bersama Dinas Sosial guna memastikan kesiapan logistik pangan dan kebutuhan dasar apabila pengungsian warga harus dilakukan.

Tahapan penanggulangan bencana, dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematis, mulai dari perencanaan, mitigasi risiko, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

“Kesiapsiagaan personel gabungan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang sejauh ini pantauannya masih bersifat lokal,” kata Buyung.

Tim siaga yang disiapkan melibatkan berbagai unsur, tidak hanya BPBD, tetapi juga Taruna Siaga Bencana (Tagana), Dinas Sosial, serta tenaga kesehatan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi, penanganan korban, dan distribusi bantuan jika situasi darurat terjadi.

“Seluruh elemen penyelamatan dan peralatan dari berbagai instansi tersebut siap digerakkan sewaktu-waktu jika eskalasi bencana meningkat,” tutupnya. (yud)