KALTIMVOICE.ID, KUTAI KARTANEGARA – Di tengah APBD yang terus menyusut, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) harus membagi ruang anggarannya untuk kebutuhan baru dan pemeliharaan infrastruktur lama. Kondisi ini membuat biaya untuk merawat jalan, jembatan dan bangunan menjadi tantangan tersendiri bagi Bupati Aulia Rahman Basri.
Alih-alih mengeluh, kondisi tersebut justru membuat Aulia Rahman Basri lebih cermat lagi memperhitungkan kebutuhan anggaran pemerintah daerah. Sebab, infrastruktur yang sudah dibangun, tetap membutuhkan biaya pemeliharaan agar dapat terus berfungsi dan digunakan masyarakat.
“Pemkab Kukar punya jalan yang sangat luas, bangunan yang sangat banyak, yang mana itu semua harus kita pelihara,” katanya di Tenggarong, Jumat (6/11/2026).
Menurut Aulia, kebutuhan pemeliharaan ini tidak bisa dipisahkan dari perencanaan fiskal daerah. Terlebih, jumlah infrastruktur yang harus dirawat cukup banyak dan sebagian membutuhkan penanganan serius agar kerusakan tidak semakin meluas.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah titik-titik longsor di sejumlah wilayah Kukar. Pemerintah daerah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk menangani persoalan tersebut yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 miliar.
“Hari ini untuk menangani titik longsor saja di Kabupaten Kukar, kita sudah menghitung, kita membutuhkan Rp100 miliar lebih. Karena kalau ini tidak ditangani maka jalan-jalan kita akan patah,” bebernya.
Besarnya kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa menjaga infrastruktur yang sudah ada membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Penanganan longsor, misalnya, tidak selalu menghasilkan jalan baru, tetapi diperlukan untuk mempertahankan akses jalan agar tetap aman dan bisa digunakan masyarakat.
Ironisnya kata Aulia, persoalan seperti ini sering kali tidak terlihat sebagai bagian dari pembangunan di mata masyarakat. Ketika pemerintah menangani jalan rusak atau titik longsor, masyarakat tidak selalu melihatnya sebagai pembangunan karena tidak ada infrastruktur baru yang dihasilkan.
“Bagi masyarakat, menangani longsoran itu bukan membangun sesuatu jalan yang baru. Dianggap ini bukan pembangunan yang kita lakukan,” ujarnya.
Padahal, menurut Aulia, pemeliharaan seperti ini menjadi bagian penting dari keberlanjutan pembangunan daerah. Infrastruktur yang telah dibangun pemerintah harus terus dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
Kebutuhan tersebut menjadi semakin berat karena kemampuan fiskal Kukar saat ini tidak lagi seperti beberapa tahun sebelumnya. Saat menyusun visi dan misi Kukar Idaman Terbaik, pemerintah menggunakan asumsi APBD tiga tahun terakhir sebagai salah satu dasar perencanaan.
Pada 2023, APBD Kukar berada di angka Rp11 triliun. Kemudian meningkat menjadi Rp14 triliun pada 2024 dan Rp12,5 triliun pada 2025. Namun setelah pemerintahan Aulia-Rendi berjalan, kondisi tersebut berubah cukup signifikan.
Aulia menyebut APBD Kukar kini berada di angka sekitar Rp7,9 triliun. Sementara untuk tahun berikutnya, proyeksi APBD diperkirakan hanya berada di kisaran Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Penurunan tersebut otomatis memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan. Karena itu, Pemkab Kukar harus memilah belanja yang bersifat tetap dengan belanja yang masih dapat disesuaikan.
Salah satu kebutuhan tetap tersebut adalah belanja pegawai. Saat ini, Pemkab Kukar mengalokasikan sekitar Rp2,4 triliun untuk membiayai sekitar 18.000 ASN, baik PNS maupun PPPK.
Selain belanja pegawai terang dia, terdapat pula kebutuhan operasional pemerintahan seperti listrik, air, perjalanan dinas, makan dan minum serta berbagai kebutuhan lain yang menunjang jalannya organisasi pemerintah daerah.
Aulia menyebut belanja operasional menjadi salah satu komponen yang berhasil ditekan. Jika pada 2023, 2024 dan 2025 berada di kisaran Rp1,1 triliun, pada 2026 angkanya dipangkas menjadi sekitar Rp400 miliar.
Artinya, pemerintah daerah berhasil menghemat sekitar Rp700 miliar dari sisi belanja operasional. Efisiensi ini dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan belanja dengan kondisi fiskal Kukar yang kian terbatas.
Semua yang dipaparkan Bupati Aulia ini masuk dalam kebutuhan minimum fiskal pemerintah daerah. Setelah kebutuhan minimum terpenuhi, barulah pemerintah menghitung ruang anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan lainnya.
“Kalau dulu uang kita melimpah. Bahkan dulu itu bukan isu mencarinya, akan tetapi isu menghabiskannya saja susah,” jelasnya.
Kondisi itu kini berubah. Pemerintah tidak hanya dituntut mencari sumber pendapatan baru, tetapi juga harus memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara optimal. Kendati demikian, kebutuhan pemeliharaan infrastruktur tetap harus masuk dalam perhitungan agar aset yang sudah dibangun tidak terbengkalai.
“Sekarang, isu kita adalah bagaimana bisa mencari sebanyak-banyaknya pendapatan dan bagaimana kita seoptimal-optimalnya belanja kita,” tutupnya.
(Ln/Adv159/Kukar)
