KALTIMVOICE.ID, PENAJAM – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nicko Herlambang, mendorong skema pemanfaatan Embung Lawe-Lawe dan Embung Buluminung sebagai opsi tercepat mencegah terjadinya krisis air bersih berkepanjangan di kawasan Penajam.
Nicko Herlambang menyampaikan bahwa langkah peninjauan lapangan bersama jajaran Perumda Air Minum Danum Taka, DPRD, PUPR, dan Pertamina ini dimaksudkan untuk memastikan kesiapan penampungan air baku sebelum musim kemarau ekstrem melanda.
“Dengan keterbatasan biaya yang ada, memaksimalkan Embung Lawe-Lawe adalah opsi terbaik dibanding membangun bendung baru yang sangat mahal. Kita juga menyiapakan opsi embung di wilayah Buluminung yang sudah ada existing airnya,” kata Nicko Herlambang di Penajam, Senin.
Nicko menggarisbawahi bahwa pemanfaatan air dari Buluminung memerlukan proses pengolahan lingkungan (treatment) yang ketat agar layak secara konsumsi maupun lingkungan. Pihaknya optimistis ada kesepakatan terbaik antara Pemkab PPU dan legislatif demi kepentingan dasar warga.
Merespons arahan teknis tersebut, Direktur Perumda Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, menegaskan bahwa percepatan kolam retensi seluas 17 hektar ini berpatokan pada peringatan dini dari BMKG dan BRIN terkait ancaman Super El Nino pada Maret 2027.
“BMKG dan BRIN memprediksi ada kenaikan suhu permukaan air laut di Asia Pasifik dari 83 persen naik hingga 98 persen pada Maret 2027. Jika kemarau empat bulan saja sudah membuat pasokan kritis, ke depan kita menghadapi kemarau panjang hingga 1 tahun 2 bulan,” ujar Abdul Rasyid.
Ia menambahkan, penurunan pasokan air baku membuat warga terbeban secara finansial karena harus membeli air tangki harian dengan pengeluaran mencapai ratusan ribu rupiah.
Dukungan pengawasan juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, yang meminta jajaran Pemkab dan PDAM merincikan rancangan anggaran secara matang.
“Fraksi Demokrat siap duduk bersama pemerintah daerah dan PDAM untuk menentukan skema anggaran yang efisien agar masalah kekeringan panjang ke depan dapat teratasi,” tutur Bijak.
Dari sisi legalitas dan logistik, perwakilan Pertamina, Simon Siregar, menjamin penggunaan lahan serta pasokan bahan bakar minyak untuk alat berat pengeruk tanah.
“Perjanjian sewa pinjam pakai lahan 17 hektar ini sudah klir. Pertamina menggelontorkan bantuan BBM solar senilai Rp350 juta agar pengerjaan penampungan air ini selesai tepat waktu,” jelas Simon Siregar.
Sementara itu dari aspek pengerjaan fisik, Sekretaris Dinas PUPR PPU, Ali Mustofa, menyebut pengerukan ditargetkan rampung dalam kurun waktu sekitar 2,5 bulan.
“Pengerjaan teknis kita estimasikan 2,5 bulan dengan menempatkan dua unit ekskavator di lapangan. Begitu embung ini terisi, pasokan air langsung terkoneksi ke intake WTP Lawe-Lawe,” terang Ali Mustofa.
(Adv129/diskominfoppu/udin.zacrez)
