KALTIMVOICE.ID, PENAJAM — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nicko Herlambang, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten PPU menguji dan mengakselerasi penanganan darurat krisis air bersih melalui penataan Embung Lawe-Lawe guna mengantisipasi ancaman fenomena Super El Nino pada Maret 2027.
Nicko Herlambang menyatakan bahwa langkah cepat ini diambil sebagai bentuk komitmen dan respon nyata pemerintah daerah dalam menyikapi keresahan masyarakat atas keterbatasan pasokan air bersih yang terjadi saat ini.
“Apa yang kita tinjau hari ini merupakan bagian dari rencana pengembangan Embung Lawe-Lawe. Proyek ini dibantu oleh rekan-rekan Pertamina yang berkontribusi cukup besar dalam penyiapan sarana penampungan,” ujar Nicko Herlambang di Penajam, Senin.
Nicko menjelaskan, jika pemkab memaksakan penggunaan skema pembangunan bendungan awal, hal tersebut menelan anggaran yang sangat besar di tengah keterbatasan fiskal daerah. Oleh karena itu, mengoptimalkan Embung Lawe-Lawe serta opsi embung di Buluminung merupakan keputusan rasional.
“Konsideran utama kita bukan sekadar masalah biaya, melainkan waktu. Kita tidak mungkin membiarkan masyarakat menunggu tiga sampai empat bulan hanya untuk melihat progres proyek. Kita harus punya alternatif cepat dan optimistis ada solusi secepatnya bagi warga,” tegas Nicko.
Urgensi penanganan air baku ini dirasakan langsung pengolahan teknisnya oleh Perumda Air Minum Danum Taka. Direktur Perumda Danum Taka, Abdul Rasyid, memaparkan bahwa pengerukan embung berpatokan pada proyeksi BMKG dan BRIN terkait lonjakan suhu laut Asia Pasifik hingga 98 persen pada 2027 yang berpotensi memicu kemarau panjang hingga 14 bulan.
“Masyarakat kita saat ini resah karena biaya pengeluaran air tandon melonjak tinggi. Sangat naif jika ada lokasi, waktu, dan dukungan lahan dari Pertamina tetapi tidak kita eksekusi dari sekarang,” kata Abdul Rasyid.
Dukungan politik juga ditegaskan oleh pihak legislatif. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, menyatakan dukungannya terhadap langkah darurat pemerintah daerah dengan menekankan aspek efisiensi anggaran.
“Kami dari Fraksi Demokrat melihat kondisi ini memang mengkhawatirkan. Namun dengan pertimbangan waktu dan kemampuan fiskal daerah, kami mendorong skema penanganan yang paling efektif dan efisien,” ungkap Bijak Ilhamdani.
Dari sektor swasta, perwakilan Pertamina, Simon Siregar, memastikan keterlibatan aktif perusahaan dalam peminjaman lahan serta alokasi bantuan operasional di lokasi pengerukan.
“Lahan seluas 17 hektar ini berstatus pinjam pakai antara Pertamina dan Pemkab. Kami dukung penuh, termasuk menyalurkan bantuan solar senilai Rp350 juta agar pengerjaan fisik rampung sebelum puncak musim hujan,” papar Simon Siregar.
Secara teknis penanganan di lapangan, Sekretaris Dinas PUPR PPU, Ali Mustofa, menerangkan bahwa pengerjaan fisik memerlukan strategi khusus mengingat kondisi tanah lokasi pengerukan.
“Target kita mendapatkan daya tampung 2,5 juta meter kubik air di area 17 hektar ini. Karena medannya lahan gambut, kita butuh perlakuan teknis tersendiri agar alat berat tidak tenggelam dan limpahan air tidak lagi terbuang ke spillway,” pungkas Ali Mustofa.
(Adv128/diskominfoppu/udin.zacrez)
