KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Keterbatasan anggaran ikut memengaruhi persiapan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 di Kabupaten Paser pada 14-27 November 2026. Jumlah cabang olahraga (cabor) yang sempat direncanakan tampil harus kembali dibahas menyesuaikan kemampuan anggaran.

Wakil Ketua Umum I Komite Olahraga Nasional (KONI) Kaltim, Hendra Radinal Ary, mengatakan kondisi tersebut tidak lepas dari kebijakan efisiensi yang juga berdampak pada sektor olahraga. Pembahasan bahkan sempat membuat jumlah cabor dan nomor pertandingan harus melalui proses penyesuaian.

“Ya, memang itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini kita ini mengalami namanya badai fiskal,” ujar Hendra saat jumpa pers di Aula Dinas Perpustakaan Kota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa, Rabu (9/9/2026).

Menurut Hendra, persoalan anggaran tidak hanya berdampak pada pelaksanaan Porprov, tetapi juga pembinaan olahraga secara umum. Meski begitu, KONI Kaltim berusaha agar efisiensi tidak serta-merta menghilangkan kesempatan atlet yang sudah mengikuti babak kualifikasi.

Pasalnya, para atlet dari 64 cabor sebelumnya telah menjalani proses babak kualifikasi untuk mendapatkan tiket tampil di Porprov. Karena itu, menurut Hendra, akan menjadi persoalan apabila setelah proses tersebut masih ada cabor yang tidak dipertandingkan hanya karena keterbatasan anggaran.

KONI Kaltim kemudian mengambil langkah untuk mempertahankan 64 cabor. Dari jumlah tersebut, 59 cabor berada dalam skema penyelenggaraan utama, sedangkan 5 cabor lainnya disiapkan dengan pola mandiri. Skema tersebut, menjadi jalan keluar agar lima cabor yang tidak masuk dalam kemampuan pembiayaan utama tetap dapat bertanding. memilih melaksanakan secara mandiri.

“Makanya KONI Kaltim ngambil inisiatif untuk bisa mengambil lima cabang olahraga berkoordinasi dengan Pemprov-nya setempat untuk bisa melaksanakan mandiri,” jelasnya.

Dengan pola tersebut, hasil pertandingan 5 cabor mandiri tetap masuk dalam klasemen perolehan medali Porprov. Sementara perangkat pertandingan dan kebutuhan lain untuk penyelenggaraan tetap disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

Hendra menegaskan KONI Kaltim tidak berada pada posisi untuk menentukan ataupun menutup kekurangan anggaran penyelenggaraan. Pembiayaan Porprov merupakan kewenangan pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Panitia Besar (PB) Porprov.

Karena itu, KONI Kaltim lebih fokus memastikan 64 cabor yang telah menjalani babak kualifikasi tetap memiliki kesempatan bertanding.

“Makanya KONI Kaltim kemarin untuk bisa memperjuangkan 64 cabor itu,” tegasnya.

Menurutnya, keberhasilan Porprov tidak hanya dilihat dari perolehan medali, tetapi juga dari tertibnya administrasi dan manfaat yang dirasakan bagi perekonomian daerah.

Ia berharap ketiga hal tersebut dapat berjalan seimbang dalam pelaksanaan Porprov VIII Kaltim.

“Jadi saya pikir tiga-tiganya tuh harus sukses, sukses di bidang ekonomi, sukses di bidang prestasi, dan sukses di bidang administrasi,” harap Hendra. (mell)