KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda menegaskan kesiapan penuh dalam menangani potensi kegawatdaruratan yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah penguatan ini dilakukan karena distribusi makanan dalam skala besar memiliki risiko yang perlu diantisipasi dengan sistem kesehatan yang terstruktur dan responsif. Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes), pemkot memastikan bahwa setiap laporan dugaan keracunan maupun kondisi darurat lain dapat ditangani secara cepat.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Ismed Kusasih, menjelaskan bahwa Dinkes merupakan bagian dari Satgas MBG yang dibentuk pemerintah kota. Keberadaan Satgas ini berfungsi sebagai garda terdepan pemantauan kesehatan dalam pelaksanaan program, mulai dari kesiapan dapur penyedia makanan hingga penanganan apabila terjadi insiden. “Jadi pemerintah kota ini kan ada Satgas, Dinas Kesehatan itu bagian dari Satgasnya kota,” ujar Ismed, Sabtu (15/11/2025).
Untuk memperkuat kesiapsiagaan tersebut, Dinkes menyiapkan tim gerak cepat yang ditempatkan di seluruh Puskesmas. Total 26 Puskesmas yang tersebar di 10 kecamatan dilibatkan sebagai titik respons pertama apabila terjadi dugaan keracunan makanan di wilayah mana pun.
Tim ini dirancang agar dapat turun lapangan dengan segera begitu ada laporan dari sekolah, orang tua, atau pihak penyelenggara MBG. “Tim gerak cepat itu ada di 26 Puskesmas dan tersebar di 10 kecamatan, jadi kalau misalnya ada keracunan, tim itu yang cepat turun,” jelasnya.
Ismed menegaskan bahwa tim gerak cepat bertanggung jawab atas penanganan teknis kegawatdaruratan, termasuk memastikan prosedur kesehatan dijalankan sesuai standar. Dalam situasi yang memerlukan respons medis lanjutan, Dinkes akan mengaktifkan dukungan dokter on call, yakni program prioritas Wali Kota Samarinda yang disiapkan khusus untuk menangani kedaruratan medis secara cepat dan terukur.
Menurutnya, kehadiran dokter on call membuat penanganan kasus menjadi lebih terjamin, terutama apabila jumlah korban cukup banyak atau kondisi pasien memerlukan intervensi dokter secara langsung. “Kalau sudah berhubungan dengan kedaruratan medis, dokter on call itu juga nanti kita libatkan supaya dokter bisa datang ke lokasi,” kata Ismed.
Ia juga mengakui bahwa MBG merupakan program baru yang membutuhkan penyesuaian di banyak sektor, khususnya dalam aspek pengawasan kesehatan. Oleh sebab itu, pemkot terus meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah agar penanganan kasus dapat dilakukan lebih sistematis. Dinkes juga tengah memperkuat mekanisme monitoring, termasuk edukasi untuk penjamah makanan dan pemantauan sanitasi dapur produksi.
Ismed menambahkan bahwa evaluasi berkelanjutan menjadi bagian penting untuk meminimalkan risiko insiden. Lebih lanjut , Ismed menekankan bahwa keterlibatan Dinkes semakin dikuatkan setelah munculnya beberapa kejadian yang menuntut reaksi cepat dari pemerintah daerah.
“Makanya memang harus kita akui, MBG ini karena program baru, jadi kita juga harus mempersiapkan, dan pemerintah daerah baru diminta dilibatkan setelah banyak kejadian,” tuturnya. (ns)
