KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Penyewaan mobil Land Rover Defender oleh Pemerintah Kota Samarinda sebagai kendaraan tamu VIP ramai diperbincangkan di media sosial. Kebijakan sewa kendaraan operasional senilai sekitar Rp160 juta per bulan itu kini turut mendapat sorotan dari DPRD Samarinda.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, menilai skema tersebut sulit disebut sebagai langkah efisiensi jika dibandingkan dengan harga kendaraan yang sebenarnya. Menurutnya, bila dihitung selama masa kontrak tiga tahun, total biaya sewa yang harus dibayar pemerintah daerah dapat mencapai lebih dari Rp5 miliar. Nilai tersebut bahkan melampaui harga satu unit Land Rover Defender baru yang berada di kisaran Rp2,5 miliar hingga Rp4 miliar.
“Kalau untuk efisiensi, saya rasa enggak. Rp160 juta per bulan itu silakan saja dikali kontraknya tiga tahun,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Adnan menilai alasan efisiensi karena biaya servis dan pemeliharaan ditanggung penyedia juga tidak terlalu relevan. Pasalnya, biaya perawatan kendaraan baru relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai sewa yang dikeluarkan setiap bulan.
Ia menjelaskan, servis kendaraan biasanya hanya dilakukan satu hingga dua kali dalam setahun dengan biaya beberapa juta rupiah per kunjungan. Sementara komponen lain seperti pajak kendaraan dan asuransi juga masih dalam batas yang wajar.
Jika seluruh biaya operasional dihitung secara kasar, menurutnya total pengeluaran perawatan kendaraan per tahun diperkirakan hanya sekitar Rp100 juta atau sekitar Rp8 juta per bulan.“Kalau dihitung maintenance, pajak, dan servis mungkin sekitar Rp100 juta setahun. Berarti per bulan hanya sekitar Rp8 jutaan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti fungsi kendaraan tersebut yang disebut sebagai mobil tamu Pemkot. Menurutnya, tingkat penggunaan kendaraan kemungkinan tidak terlalu tinggi sehingga nilai sewa yang besar dinilai semakin sulit dibenarkan. “Lagian itu mobil tamu. Emang tamu datang tiap hari juga? kan tidak,” ujarnya.
Adnan menilai opsi pembelian kendaraan seharusnya bisa menjadi pilihan yang lebih rasional bagi pemerintah daerah. Dengan membeli kendaraan, pemerintah tidak hanya menanggung biaya operasional yang relatif kecil, tetapi juga mendapatkan aset yang dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.
Kendaraan yang dibeli juga masih memiliki nilai jual kembali apabila suatu saat dilepas oleh pemerintah daerah. “Kalau saya sih lebih baik beli, karena kalau beli biaya operasionalnya mungkin sekitar Rp100 juta per tahun dan mobil itu jadi milik pemerintah,” katanya.
Lebih lanjut, Adnan berharap Pemkot dapat segera mengambil langkah untuk meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat.“Nah, tinggal Pak Wali Kota seperti apa langkah ke depan untuk meredam atau menyelesaikan problem ini. Karena ini sudah jadi isu nasional juga,” tutup Adnan. (mell)
