KALTIMVOICE.ID, KUTAI TIMUR – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kutai Timur mengambil langkah terobosan dalam pembinaan jasa konstruksi dengan menyatukan tiga agenda besar sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi dalam satu kegiatan terpadu. Langkah ini dinilai strategis di tengah kebutuhan efisiensi anggaran pada tahun 2025-2026.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR, Joni Abdi Setia, mengatakan pola integratif ini dipilih sebagai solusi agar seluruh rangkaian pembinaan tetap berlangsung meski jadwal dan anggaran mengalami penyesuaian.
“Biasanya itu terpisah antara sertifikasi, sosialisasi dan pelatihan. Namun tahun ini disatukan mengingat penyesuaian jadwal dan efisiensi anggaran. Sehingga model ini dipilih agar layanan pembinaan terhadap bina jasa konstruksi tetap berjalan,” ujarnya, Kamis (20/11/2025).
Menurut Joni, fokus utama PUPR tahun ini adalah mempercepat peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan tenaga kerja. “Fokus kami adalah penguatan kompetensi pelaku usaha dan sumber daya manusia di konstruksi Kabupaten Kutai Timur,” tegasnya.
Ia menyoroti, pembinaan bukan bertujuan menghukum pelaku usaha, melainkan memastikan kepatuhan terhadap regulasi jasa konstruksi. Pada 2025, tercatat 1.116 tenaga konstruksi tersertifikasi dari 1.228 pendaftar, serta 118 tenaga ahli tersertifikasi dari 188 peserta.
Tantangan masih muncul, terutama soal legalitas identitas pekerja. “Banyak pekerja konstruksi belum punya KTP daerah. Kami siasati dengan surat keterangan domisili minimal lima tahun,” jelasnya.
Asisten II Setkab Kutim menyampaikan apresiasi atas konsistensi PUPR dalam menjaga kualitas tenaga konstruksi. Ia menyebut infrastruktur yang baik tidak lahir dari material semata. “Infrastruktur bukanlah sekadar tumpukan material dan bangunan fisik, tetapi juga lahir dari manusia yang kompeten, aturan yang jelas, mutu yang terjaga, dan kerja sama yang solid dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya sertifikasi untuk mencegah kegagalan bangunan. “Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, kita ingin meminimalisir kegagalan konstruksi,” katanya.
Selain itu, sektor jasa konstruksi memiliki multiplier effect besar. “Setiap rupiah yang diinvestasikan harus berputar kembali ke masyarakat,” tandasnya. (adv/diskominfokutim/yud)
