KALTIMVOICE.ID, JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bergerak cepat menindaklanjuti dukungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terhadap usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan peningkatan infrastruktur sektor perikanan. Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi resmi bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), yang menjadi momentum penting bagi PPU untuk memperkuat program strategis perikanan di wilayah pesisir.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan apresiasinya atas respons positif KKP, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memenuhi seluruh persyaratan administratif maupun teknis yang dibutuhkan. Ia menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah yang terkait segera melakukan percepatan tindak lanjut.
“Saya berharap seluruh SKPD teknis dapat segera menindaklanjuti usulan ini agar KKP dapat memprosesnya sesuai ketentuan. Tidak boleh ada keterlambatan, karena ini menyangkut peluang besar bagi masyarakat nelayan kita,” ujar Mudyat dalam pertemuan tersebut.
Bupati menambahkan bahwa keterlibatan legislatif juga menjadi bagian penting dari proses percepatan. Menurutnya, DPRD PPU akan dilibatkan untuk memantau secara langsung proses penyusunan proposal, kelengkapan dokumen pendukung, hingga penyusunan kebutuhan anggaran daerah yang bersinggungan dengan program KNMP.
“DPRD memiliki fungsi pengawasan yang sangat strategis. Kami ingin penyusunan proposal dan dokumen teknis berjalan optimal dan transparan, agar seluruh tahapan bisa memenuhi standar yang ditetapkan KKP,” jelas Mudyat.
Dalam strategi percepatan ini, pemerintah daerah juga menyiapkan pemetaan lebih detail terhadap delapan titik prioritas yang sebelumnya diusulkan sebagai lokasi pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan fasilitas KNMP. Hal ini mencakup asesmen kebutuhan, kesiapan lahan, kelayakan teknis, hingga potensi dampaknya terhadap peningkatan ekonomi nelayan di masing-masing wilayah.
Mudyat menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan KNMP akan menjadi tonggak penting bagi upaya peningkatan taraf hidup nelayan di PPU. Selain membuka akses pemasaran yang lebih kuat, program ini juga diharapkan mampu mendorong penguatan tata niaga hasil laut, pengelolaan perikanan yang lebih modern, serta terciptanya pusat ekonomi baru di kawasan pesisir.
“Targetnya, pembangunan KNMP dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata untuk peningkatan ekonomi keluarga nelayan di PPU. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang masa depan kesejahteraan masyarakat pesisir kami,” ujarnya.
Audiensi tersebut turut dihadiri para pemangku kepentingan dari PPU, antara lain Anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohirun, Kepala Dinas Perikanan H. Rozihan Azwad, serta Sekretaris Bapelitbang Ade Embongbulan. Kehadiran mereka memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh langkah yang dibutuhkan dapat dieksekusi secara cepat dan terukur.
Dengan dukungan pemerintah pusat, kesiapan teknis pemerintah daerah, serta koordinasi legislatif, peluang PPU untuk masuk dalam program prioritas nasional KNMP semakin terbuka lebar. Langkah ini sekaligus menandai komitmen daerah dalam menghadirkan kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat nelayan dan memperkuat sektor perikanan sebagai salah satu pilar ekonomi lokal.(Adv/diskominfoppu/humas/edited:udin.zacrez)
