KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai melakukan penataan ulang terhadap seluruh skema penanganan stunting. Langkah ini diambil setelah evaluasi internal menunjukkan bahwa sejumlah program yang berjalan selama ini belum menghasilkan penurunan signifikan.

Empat daerah dengan kasus tertinggi bahkan diwajibkan menjalani audit total karena dinilai tidak menunjukkan perubahan yang sebanding dengan anggaran dan intervensi yang telah digelontorkan. Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menilai bahwa posisi Kaltim yang masih berada di angka 22,2 persen pada 2024 menjadi sinyal kuat perlunya pembenahan menyeluruh.

Ia menyebut kondisi tersebut tidak lagi bisa dianggap sekadar isu kesehatan, mengingat standar penurunan yang ditetapkan WHO jauh lebih rendah daripada capaian Kaltim. “Kita harus jujur, posisi kita belum aman. Angka 22,2 persen ini masih terlalu tinggi untuk sebuah provinsi seperti Kaltim,” ujar Seno, Senin (8/12/2025).

Menurutnya, salah satu kelemahan terbesar selama ini adalah minimnya integrasi antar-instansi. Banyak program berjalan sendiri-sendiri, menyebabkan dampak yang dihasilkan tidak optimal.

Oleh sebab itu, ia menegaskan pentingnya menghentikan pola kerja parsial yang selama bertahun-tahun menjadi hambatan utama. “Kaltim 22,2 persen pada 2024. Artinya kita harus bekerja lebih keras. Tahun depan harus ada penurunan yang kelihatan, bukan hanya sekadar laporan administratif,” ungkapnya.

Bagian penting dari strategi baru Pemprov adalah memperketat pengawasan pada fase 1.000 hari pertama kehidupan. Mulai dari pemeriksaan ibu hamil, deteksi dini Kekurangan Energi Kronis (KEK), hingga pemantauan bayi di bawah usia satu tahun, seluruh tahapan diwajibkan mengikuti standar pemeriksaan baru yang lebih ketat dari sebelumnya. “Kalau ibu hamil tidak diperiksa secara rutin, kita tidak akan tahu faktor risikonya. Itu sama saja membiarkan masalah berkembang,” katanya.

Pemprov juga melakukan penataan ulang jalur distribusi makanan tambahan, vitamin, dan dukungan nutrisi dari Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan dan DP3A kini diminta memastikan seluruh bantuan tepat sasaran dan disertai edukasi intensif kepada keluarga penerima agar perubahan perilaku benar-benar terjadi. “Tidak cukup hanya membagikan makanan tambahan. Orang tua harus memahami apa itu stunting,” ujarnya.

Di sisi lain, Seno menegaskan bahwa koreksi anggaran pusat tidak akan menjadi alasan melemahnya program prioritas ini. Ia memastikan alokasi untuk penanganan stunting tidak akan disentuh, meski Dana Bagi Hasil (DBH) mengalami penyesuaian. “Saya pastikan stunting tetap dapat alokasi. Pemprov tidak akan memangkas anggaran yang berkaitan dengan masa depan anak-anak kita,” ucap Seno.

Pada tahap akhir, ia meminta DP3A mempercepat proses konsolidasi dan verifikasi data. Basis data yang akurat dianggap menjadi kunci respons cepat serta penyaluran intervensi yang tepat sasaran.

“DP3A harus memastikan tidak ada satu pun balita stunting yang tidak terjangkau layanan,” tegasnya. (ns)