KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Rencana pembangunan gedung permanen untuk Sekolah Rakyat di Kalimantan Timur memasuki tahap krusial. Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan enam lahan usulan dari berbagai daerah. Namun, keputusan akhir mengenai lokasi pembangunan ada di tangan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menuturkan saat ini kegiatan belajar masih berlangsung di SMA Negeri 16 Samarinda sebagai lokasi sementara. Pemprov Kaltim, kata dia, berkewajiban menyiapkan lahan maupun bangunan, sedangkan pelaksanaan teknis pembangunan akan ditentukan oleh pusat.

“Nah, kita untuk proses selanjutnya itu sudah menjadi kewenangan pusat, ya. Jadi, pelaksanaan nanti mereka yang mengatur seperti pelaksanaannya sambil pembangunan fisik yang permanennya terus mereka laksanakan. Kewajiban pemerintah daerah sebenarnya hanya menyiapkan lahan ataupun juga bangunan yang bisa difungsikan,” tegasnya, Rabu (1/10/2025).

Dari enam usulan lahan, satu di antaranya berada di kawasan Bukit Biru. Namun, hasil kajian menunjukkan lokasi tersebut sulit direalisasikan karena kondisi kontur yang rumit dan membutuhkan biaya besar. “Nah, memang ada usulan dari pemerintah provinsi yang pertama sekali kemarin yang ada di Bukit Biru. Cuma kalau dilihat dari kondisi, kontur dan lingkungan sekitarnya memang agak sedikit sulit ya di sana untuk bisa dilakukan pematangan,” ujarnya.

Alternatif lain yang kini dipertimbangkan adalah hibah lahan di Muara Jawa. Pemprov berencana meninjau kesiapan lokasi tersebut. Jika dinilai lebih efisien, lahan itu bisa menjadi prioritas. Meskipun begitu, hanya lahan di Palaran milik Pemerintah Kota Samarinda yang benar-benar siap. Lokasi ini sudah melalui tahap pematangan dan bisa segera dimanfaatkan.

Pemprov optimis pembangunan dapat dimulai paling lambat awal tahun depan. Andi menambahkan, enam usulan yang masuk terdiri dari lima kabupaten/kota dan satu dari pemerintah provinsi. “Nah, jadi sampai saat ini sebagaimana kami sampaikan, sudah ada lima kabupaten dan kota yang sudah mengusulkan lahan ditambah satu provinsi. Jadi ada 6 usulan itu,” jelasnya.

Saat ini, Sekolah Rakyat masih beroperasi di tiga lokasi berbeda: SMA Negeri 16 Samarinda, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP). Jika pembangunan gedung permanen terealisasi, seluruh kegiatan akan dipusatkan pada satu tempat.

Komitmen pemprov, lanjut Andi, tetap sama sejak awal, yaitu menyediakan lahan maupun bangunan untuk mendukung rencana pusat. “Karena pada awalnya, pada saat kita mengusulkan, memang kami juga membuat pernyataan dari kepala daerah untuk siap menghibahkan baik lahan maupun bangunan yang ada di dalamnya,” pungkasnya. (ns)