KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Upaya memperkuat transparansi dan respons cepat terhadap pengaduan masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Salah satunya melalui kolaborasi antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim yang menggelar Pelatihan Entri Data LAPOR WAL pada Aplikasi SAKTI GEMAS dan Monitoring Evaluasi Pengaduan, di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (23/10/25).
Kegiatan ini diikuti peserta dari Bapenda dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan menghadirkan narasumber dari Diskominfo Kaltim. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari langkah konkret pemerintah daerah dalam memperkuat sistem digital pengelolaan laporan masyarakat.
Kepala Subbidang Analisis Pengembangan Pendapatan dan Pelayanan Bapenda Kaltim, Ebet Rama Nugraha, menegaskan pentingnya sinergi lintas perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik.
“Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi perangkat daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan akuntabilitas. Semoga melalui pelatihan ini, kita memperoleh pemahaman yang sama, menyelaraskan langkah, serta meningkatkan kapasitas dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara tepat dan cepat,” ujarnya.
Pranata Humas Ahli Pertama Diskominfo Kaltim, Mardiasih, menjelaskan penerapan sistem SP4N-LAPOR yang telah terintegrasi dalam fitur LAPOR WAL di aplikasi SAKTI GEMAS.
Ia memaparkan bagaimana sistem pengaduan nasional tersebut dapat membantu Bapenda mengelola laporan masyarakat secara lebih transparan dan terstruktur.
Narasumber lainnya, Nadia Paramitha, selaku Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kaltim, memberikan pendampingan teknis kepada operator Bapenda. Pada sesi tersebut, peserta dibimbing langsung melakukan entri data, verifikasi laporan, hingga tindak lanjut pengaduan melalui aplikasi SAKTI GEMAS.
Melalui kegiatan ini, Bapenda Kaltim berharap kemampuan para operator memanfaatkan aplikasi SAKTI GEMAS semakin optimal. Dengan begitu, proses pengelolaan pengaduan masyarakat bisa dilakukan secara cepat, tepat, dan akuntabel.
Pelatihan yang berlangsung interaktif ini merupakan komitmen pemerintah daerah agar memperkuat kolaborasi digital antar instansi, menuju pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (yud)
