KALTIMVOICE.ID, SANGATTA – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Timur menegaskan komitmennya untuk menjaga kemurnian gerakan sipil di daerah. Organisasi kepemudaan ini mengingatkan pentingnya idealisme dan tanggung jawab moral pada setiap aksi menyuarakan pendapat publik.
Sekretaris Umum DPD KNPI Kutim, Zulkifli menegaskan ruang demokrasi yang terbuka harus dimanfaatkan secara bijak tanpa kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Ia menilai, demonstrasi dan aksi sosial akan memiliki makna hanya jika didasari semangat memperjuangkan kepentingan bersama. “Kedewasaan berpolitik dan bermasyarakat tercermin dari kemampuan menyampaikan kritik secara substantif, bukan dengan emosi atau niat memanipulasi situasi,” ujar Zulkifli.
KNPI Kutim, lanjutnya, menyoroti fenomena munculnya aksi-aksi massa yang dinilai mulai bergeser dari tujuan idealnya. Ia menyebut ada indikasi sejumlah gerakan dilakukan bukan memperjuangkan kepentingan publik, melainkan mencari keuntungan pribadi dengan cara-cara tidak etis. “Ada pola gerakan yang sengaja diciptakan untuk mencari-cari masalah, lalu digunakan sebagai alat tekanan kepada pejabat atau lembaga tertentu. Ini harus ditertibkan dengan tegas,” tegasnya.
Zulkifli menyebut tindakan semacam itu telah mencoreng nilai perjuangan masyarakat sipil dan dapat menjurus pada praktik pemerasan. Karena itu, KNPI mendorong aparat penegak hukum agar menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan ruang demokrasi.
Meski begitu, KNPI juga menekankan agar ketegasan dalam menindak aksi negatif tetap diimbangi dengan dukungan terhadap gerakan sipil yang sehat dan berbasis data. Zulkifli menilai, aspirasi publik yang disampaikan dengan bukti kuat dan argumentasi rasional justru harus mendapat perhatian dari semua pihak. “Kalau tuntutannya terarah, terukur, dan jelas, maka harus didukung untuk ditindaklanjuti bersama,” ungkapnya.
Sebagai organisasi kepemudaan, KNPI Kutim bertekad menjadi penyeimbang antara penegakan etika gerakan dan penguatan partisipasi publik yang konstruktif. “Kami mendorong partisipasi yang tepat dan bertanggung jawab untuk membangun, bukan mencemari ekosistem demokrasi,” pungkasnya. (yud)
