KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Menjelang agenda paripurna hak angket DPRD Kalimantan Timur yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni 2026, Fraksi Gerindra DPRD Kaltim mulai menyoroti munculnya berbagai opini liar yang dinilai dapat memperkeruh situasi politik di daerah.

Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, menegaskan pihaknya tetap fokus mengawal proses hak angket sesuai mekanisme yang berlaku di DPRD, tanpa ingin menggiring isu tersebut menjadi konflik politik antar elite pemerintahan.

Menurut Reza, pembentukan pansus hak angket yang telah dijadwalkan pimpinan DPRD harus dipandang sebagai bagian dari proses demokrasi dan fungsi pengawasan legislatif, bukan sebagai alat untuk membangun kegaduhan politik.

“Fraksi Gerindra tetap fokus bagaimana hak angket ini berjalan sesuai proses dan mekanisme yang ada di DPRD. Kita profesional dan objektif,” ujarnya saat ditemui di kantor DPRD Kaltim, Senin (25/5/2026).

Ia menanggapi berkembangnya narasi di masyarakat yang mengaitkan gerakan massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim maupun polemik hak angket dengan isu keretakan hubungan antara Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Reza menilai opini semacam itu justru berpotensi memperkeruh situasi politik yang saat ini masih berjalan kondusif. “Sampai hari ini kami melihat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur masih sejalan, masih bergandengan tangan membangun Kalimantan Timur,” katanya.

Politisi Gerindra itu menegaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui aksi-aksi demonstrasi merupakan hal wajar dalam negara demokrasi. Namun, menurutnya, situasi tersebut tidak seharusnya digiring menjadi isu “kubu-kubuan” maupun pertarungan politik internal.

“Masyarakat menyampaikan aspirasi itu wajar. Tapi jangan kemudian dibangun opini seolah-olah ada kubu tertentu di balik gerakan itu,” tegasnya.

Reza mengingatkan, terlalu banyak narasi liar dan spekulasi politik justru dapat merugikan daerah sendiri, terutama di tengah upaya menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Timur.

Ia pun meminta seluruh pihak lebih mengedepankan sikap tenang dan tabayun dibanding terus memproduksi kegaduhan politik di ruang publik. “Kalau terus membangun kegaduhan, yang rugi kita semua. Lebih baik kita sama-sama bersabar diri, bertabayun, dan menjaga supaya Kalimantan Timur ke depan bisa lebih baik,” pungkasnya. (mell)