KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Samarinda menyoroti sejumlah catatan dalam evaluasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), mulai dari tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga usulan anggaran tahun 2027 yang dinilai meningkat signifikan.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan masih terdapat sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun anggaran 2025 yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Sebenarnya banyak temuan dari LHP BPK tahun 2025 yang kami dapati di BPKAD ini,” ujarnya usai hearing bersama BPKAD belum lama ini.

Selain itu, Komisi II mempertanyakan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPKAD tahun 2027 yang disebut naik hingga dua sampai tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Menurut Iswandi, kenaikan tersebut belum sejalan dengan realisasi anggaran tahun berjalan yang masih rendah. Berdasarkan laporan yang diterima DPRD, serapan anggaran dan pelaksanaan sejumlah program strategis masih belum maksimal.

Ia menilai peningkatan anggaran harus dibarengi alasan yang terukur serta capaian kinerja yang jelas, sehingga tidak sekadar menambah pagu belanja tanpa dasar yang kuat.

“Kalau anggaran yang ada sekarang saja belum direalisasikan secara optimal, mengapa tahun depan justru meminta kenaikan hingga dua atau tiga kali lipat? Ini harus dijelaskan dengan argumentasi yang rasional,” tegasnya.

Komisi II juga meminta BPKAD menyerahkan data pendukung, termasuk rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan strategis dan perkembangan penyelesaian aset daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Evaluasi tersebut akan menjadi bahan DPRD dalam pembahasan APBD 2027 agar setiap usulan anggaran benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil dan target kinerja yang terukur.

“Kami meminta seluruh data pendukung disampaikan lebih rinci sehingga saat pembahasan APBD nanti semuanya bisa dikaji secara objektif,” pungkas Iswandi. (mell/Adv11/dprdsamarinda)