KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Kebijakan redistribusi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disebut bukan semata-mata pengalihan beban ke daerah, melainkan bagian dari penyesuaian anggaran dan pemerataan pembiayaan antarkabupaten/kota.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengungkapkan Samarinda menjadi daerah yang paling terdampak karena selama ini menyerap porsi pembiayaan terbesar dari pemerintah provinsi.

“Memang Samarinda mengambil porsi yang paling besar, karena cakupan UHC-nya waktu itu juga belum sampai 90 persen, sehingga perlu dukungan pembiayaan cukup besar dari provinsi,” ujarnya, Senin (11/5/2026).

Sebelumnya, Pemprov Kaltim melalui Dinas Kesehatan melakukan redistribusi kepesertaan BPJS di empat kabupaten/kota. Kebijakan itu kemudian memicu sorotan publik setelah sekitar 49 ribu peserta BPJS segmen PBI/PBPU dikembalikan ke Pemerintah Kota Samarinda.

Andi menjelaskan, pada awalnya bantuan pembiayaan PBI dari provinsi diberikan untuk membantu percepatan target Universal Health Coverage (UHC) di daerah-daerah yang cakupan kepesertaan jaminan kesehatannya masih rendah.

Namun dalam perjalanannya, kondisi fiskal daerah mengalami tekanan akibat efisiensi anggaran, sehingga pemerintah provinsi mulai melakukan penyesuaian.

“Keuangan kita memang sedang tidak baik. Pembiayaan PBI provinsi juga mengalami pengurangan anggaran, sehingga dilakukan analisa ulang terhadap porsi pembiayaannya,” katanya.

Dari hasil evaluasi tersebut, Samarinda disebut menjadi daerah dengan ketergantungan pembiayaan provinsi paling besar dibanding kabupaten/kota lain.

“Nah, Samarinda ini porsinya besar sekali dibanding daerah lain. Kabupaten kota lain itu rata-rata di bawah 10 persen. Inilah yang kemudian disesuaikan,” bebernya.

Meski demikian, Andi menegaskan masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan dan tidak serta-merta kehilangan jaminan layanan medis.

Menurutnya, warga yang belum tercover pembiayaan daerah nantinya masih dapat mengakses layanan melalui skema Gratispol Kesehatan milik Pemprov Kaltim.

“Kalau Samarinda kan masih ada Gratispol provinsi. Jadi masyarakat tetap bisa mengakses layanan kesehatan ketika memang membutuhkan,” jelasnya.

Ia juga memastikan pemerintah provinsi masih menyiapkan tambahan anggaran melalui APBD Perubahan untuk membantu pembiayaan premi PBI hingga akhir tahun.

“Saat ini anggaran yang ada baru cukup sampai Juli. Nanti di perubahan akan kita tambahkan lagi supaya pembiayaan dari Agustus sampai Desember tetap bisa berjalan.” tandas. (mell)