KATIMVOICE.ID, SAMARINDA — Menjelang tutup tahun anggaran, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Provinsi Kalimantan Timur mulai mempercepat pelaksanaan seluruh program kerja yang bersumber dari APBD 2025.
Langkah percepatan ini menjadi prioritas untuk mencegah timbulnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa), yang kerap terjadi apabila realisasi keuangan tidak terserap secara optimal hingga akhir tahun.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Aji Fitra Firnanda, mengungkapkan upaya percepatan itu usai menghadiri briefing mingguan yang digelar oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Senin (13/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diingatkan untuk mempercepat proses penyerapan anggaran, mengingat waktu pelaksanaan kegiatan tinggal menyisakan kurang dari tiga bulan.
“Ya semua mendekati akhir tahun ini otomatis pasti arahannya untuk percepatan ya, karena kita mengantisipasi adanya Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran),” ujar Fitra.
Menurut Fitra, percepatan bukan hanya dilakukan di tingkat administrasi, melainkan juga harus menyentuh pelaksanaan fisik di lapangan.
Ia menilai, pengerjaan langsung di lokasi proyek menjadi kunci utama agar target realisasi anggaran bisa tercapai sesuai jadwal.
Lebih jauh, ia menjelaskan sejumlah strategi percepatan yang sedang diterapkan dinasnya, mulai dari peningkatan jumlah tenaga kerja, penambahan alat berat, hingga pengaturan jam kerja dengan sistem shift malam di beberapa titik proyek strategis.
“Mulai dari penambahan tenaga kerja, peralatan, atau mungkin shift yang bisa sampai malam, yang menyesuaikan kondisi,” jelasnya.
Hingga pertengahan Oktober 2025, realisasi anggaran di Dinas PUPR-PERA Kaltim tercatat baru mencapai 56 persen. Artinya, dalam sisa waktu kurang dari dua bulan, masih ada sekitar 44 persen anggaran yang harus terserap untuk menuntaskan berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur.
Fitra menyebutkan bahwa fokus percepatan diarahkan pada proyek-proyek jalan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Beberapa wilayah prioritas mencakup Kutai Barat (Kubar), Kutai Timur (Kutim), serta sejumlah daerah lainnya yang menjadi jalur konektivitas antarwilayah. “Kalau dari PUPR kita 56 persen,” kata Fitra.
Menurutnya, dorongan percepatan yang dilakukan bukan hanya demi memenuhi target angka semata, tetapi juga memastikan agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat sebelum akhir tahun anggaran.
Ia menegaskan bahwa semua langkah yang diambil saat ini difokuskan untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun yang berisiko menimbulkan Silpa. “Percepatan ini harus dilakukan langsung di lapangan sebagai cara paling efektif untuk mengejar target realisasi anggaran dalam waktu yang tidak lama lagi,” tutupnya. (ns)
