KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA — Sorotan publik terhadap belanja rehabilitasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar terus berlanjut. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tengah melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh belanja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur tahun anggaran 2025, termasuk proyek rehabilitasi rumah jabatan gubernur.

Kepala Inspektorat Daerah (Itda) Provinsi Kaltim, M. Irfan Pranata Safran, memastikan pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari audit rutin laporan keuangan daerah yang saat ini sedang berjalan.

“Semua data terkait belanja 2025 saat ini sedang diperiksa oleh BPK RI. Termasuk yang diributkan orang Rp25 miliar itu nanti akan muncul di LHP BPK di akhir bulan ini,” ujar Irfan.

Ia menjelaskan, hasil pemeriksaan tersebut berpotensi memengaruhi opini laporan keuangan Pemprov Kaltim tahun anggaran 2025, apakah tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau tidak.

Selain audit BPK, perhatian pemerintah pusat juga disebut sudah mengarah pada polemik belanja rumah jabatan gubernur tersebut. Tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) bahkan disebut ikut melakukan supervisi terhadap proses perencanaan hingga penganggaran kegiatan.

“Sudah ada tim dari Kemendagri yang berjalan. Mereka lebih kepada mensupervisi untuk memastikan proses mulai dari perencanaan sampai masuk ke batang tubuh APBD sesuai ketentuan,” jelas Irfan.

Menurutnya, perhatian pusat tidak hanya terbatas pada rehabilitasi rumah jabatan gubernur. Sejumlah belanja lain yang sebelumnya sempat menjadi sorotan publik, termasuk pengadaan kendaraan dinas, juga ikut masuk perhatian.

“Yang seperti mobil dinas kemarin itu dapat atensi juga. Tapi kan sudah diselesaikan di daerah dan dikembalikan. Nanti proses pencatatannya akan disajikan pada laporan keuangan akhir tahun 2026,” katanya.

Total nilai Rp25 miliar yang ramai dibicarakan publik sebenarnya merupakan akumulasi sejumlah kegiatan di kawasan rumah jabatan, bukan hanya satu bangunan.

Di kompleks rumah jabatan gubernur sendiri terdapat beberapa fasilitas, termasuk bangunan utama tempat tinggal serta Lamin Etam yang selama ini digunakan untuk kegiatan pertemuan resmi berskala besar.

“Hanya karena ini kebetulan menyangkut rumah jabatan gubernur dan sedang ramai, akhirnya jadi perhatian. Padahal secara umum ini bagian dari belanja rutin seperti sebelumnya.” tutupnya. (mell)