KALTIMVOICE.ID, SAMARINDA – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Aulia Rahman Basri membeberkan langkah pemerintah daerah dalam menyiasati keterbatasan fiskal pada Sabtu (10/10/2026) saat menjadi dosen tamu di Program Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda.
Keterbatasan fiskal saat ini kata Bupati Aulia, menuntut Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menentukan prioritas belanja secara cermat agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemkab Kukar, yakni tetap mempertahankan belanja pegawai tanpa dikurangi sepeserpun. Di sisi lain, efisiensi dilakukan pada sektor belanja operasi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.
Pemkab Kukar beber Bupati, juga berupaya mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang dan jasa. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemda dalam mengelola anggaran di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
“Pertama, kita tidak mengurangi sama sekali belanja pegawai. Yang kedua, kita berupaya melakukan proses efisiensi di sektor belanja operasi dan mengoptimalkan belanja modal serta belanja barang jasa,” kata Aulia.
Menurut dia, pengelolaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penentuan alokasi belanja, tetapi juga bagaimana kebijakan pemerintah dapat dipahami masyarakat. Karena itu, strategi fiskal perlu didukung komunikasi publik yang baik.
Aulia menilai, pemerintah daerah perlu membangun government branding atau identitas pemerintahan yang kuat. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong keterlibatan publik dalam proses pembangunan.
Ia menyebut, kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah harus tersampaikan dengan baik agar masyarakat mengetahui langkah yang dilakukan pemerintah daerah.
Dalam hal ini, Aulia menilai jurnalis dan media memiliki peran penting untuk menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat. Penyampaian informasi yang baik dinilai dapat membantu masyarakat memahami kebijakan serta hasil kerja pemerintah.
“Untuk membuat masyarakat terlibat dalam proses pembangunan, maka kita harus membangun trust ke masyarakat. Apa yang sudah kita lakukan, itu harus tersampaikan dengan baik ke masyarakat,” bebernya.
(Ln/Adv71/Kukar)
