KALTIMVOICE.ID SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa efisiensi anggaran pada penyusunan APBD 2026 tidak akan berimbas pada pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Pemerintah juga memastikan program pendidikan gratis Gratispol tetap berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.
Dalam rapat tersebut, DPRD menyetujui Ranperda APBD 2026 dengan total nilai Rp15,15 triliun. Rudy tidak menampik bahwa proses penyesuaian anggaran tahun ini berlangsung cukup menantang. Pemprov Kaltim harus melakukan koreksi menyeluruh terhadap seluruh pos belanja akibat adanya penurunan fiskal yang signifikan.
“Anggaran yang tersedia saat ini memang demikian adanya. Pemangkasan sebesar Rp6,06 triliun harus dilakukan, dan seluruh perangkat daerah wajib beradaptasi. Namun yang dapat kami tegaskan, TPP bagi ASN maupun P3K tetap aman dan terkendali,” ucapnya pada Senin (1/12/2025).
Meski seluruh OPD terkena dampak penyesuaian, Rudy kembali menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai serta pelayanan publik tidak berubah. Ia menyatakan bahwa program GratisPol tetap dilaksanakan tanpa pengurangan. “Program Gratispol, insyaallah, tetap berjalan sesuai rencana. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk kemajuan Kaltim,” jelasnya.
Rudy juga mengimbau masyarakat agar memahami situasi fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Ia menuturkan bahwa besaran APBD 2026 telah melalui proses penyisiran dan penghitungan kembali yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Kaltim.
“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kaltim. APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun sudah disepakati dan akan kami ajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan. Angka tersebut merupakan hasil evaluasi dan perhitungan ulang tim anggaran,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan mengenai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudy menjawab optimis bahwa pemerintah akan memperkuat langkah tersebut. “Mohon doa. Insyaallah, peningkatan PAD akan kami dorong lebih maksimal ke depan,” ujarnya.
Di akhir keterangannya, Rudy memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang ditempuh tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah, terutama menjelang kehadiran Ibu Kota Nusantara pada 2028. “Komitmen kami untuk masa depan Kaltim teguh dan jelas. Insyaallah, kita siap menyambut IKN pada 2028,” tutupnya. (Adv/DiskominfoKaltim/ns)
